"Presiden tidak bilang ada reshuffle."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil keputusan merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Reshuffle itu kepunyaan Presiden. Evaluasi koalisi juga milik Presiden, jadi ikuti saja apa yang disampaikan Pak Sudi. Itu arahan Presiden. Yang jelas, tergesa-gesa itu bukan yang beliau kehendaki. Memikirkan negara, pemerintahan, itu tidak boleh dipikirkan secara tergesa-gesa. Harus matang," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Pada Rabu (9/3), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sudi Silalahi, menyatakan bahwa saat ini Presiden tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Namun, ia mengemukakan, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.
Menurut Sudi, Presiden secara resmi belum pernah membicarakan perombakan kabinet akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Presiden pun, lanjut dia, tak pernah menyebut nama-nama menteri yang akan diganti, termasuk nama-nama yang akan menggantikan.
Meski demikian, Sudi mengatakan, perombakan kabinet bisa saja dilaksanakan apabila diperlukan.
Hal senada disampaikan oleh Djoko Suyanto yang membantah bahwa adanya pernyataan pihak tertentu mengenai Presiden Yudhoyono melakukan evaluasi koalisi hanya sekedar gertakan.
"Kalau disimak pidato Presiden tidak pernah secara eksplisit menyatakan reshuffle. Akan ada penataan kembali terhadap format koalisi, itu yang harus kita simak. Lalu bergulir ada analisa, kemudian pernyataan-pernyataan politik, dari analis, LSM, itu boleh-boleh saja. Tapi, Presiden tidak bilang ada reshuffle," tuturnya.
Djoko menilai, sampai saat ini masih ada harapan koalisi dan Kabinet Indonesia Bersatu II berjalan terus secara solid.
"Menganggu dalam arti pemberitaannya, iya. Tapi, kalau kinerjanya saya lihat mereka masih tetap bekerja," ujarnya.
Meski demikian, Djoko mengatakan, keputusan akhir tentang perombakan kabinet berada di tangan Presiden Yudhoyono yang mempertimbangkan berdasarkan penilaian kinerja dari berbagai pihak, termasuk Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).
"Itu kan hasil evaluasi. Dari evaluasi itu akan dianalisa terhadap koalisi. Presiden sudah bilang sepuluh hari ke depan akan evaluasi. Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan," demikian Djoko.
(T.D013*P008/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
