"Bagi PKS, kesepakatan koalisi diimplemantasikan untuk rakyat."
Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah untuk kembai ke substansi persoalan, yakni mengawal dan menguatkan pemerintahan hingga berakhir pada 2014.

"Kesepakatan partai-partai politik dalam mendukung pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Mustafa Kamal, pada diskusi "Dielaktika: Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Mustafa, PKS melihat perjanjian kesepakatan dalam koalisi adalah hal yang sakral sehingga akan menjaga amanah kesepakatan tersebut untuk terus memperjuangkannya hingga 2014.

Mustafa menambahkan, PKS juga menilai perjanjian dengan mitra koalisi juga merupakan amanah yang harus terus dijaga dan dipertahankan, yakni mendukung pemerintahan yang pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Bagi PKS, kesepakatan koalisi diimplemantasikan untuk rakyat," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, ketika PKS melihat ada pengelolaan pajak yang mengalami kebocoran dan terjadi kasus pajak, tapi proses hukumnya berjalan sangat lamban, maka PKS mengusulkan hak angket pajak melalui DPR RI.

"Sasarannya untuk menguatkan pemerintahan sesuai dengan amanah dari kesepakatan koalisi," katanya.

Jika langkah PKS yang mengusulkan hak angket pajak tersebut dinilai sebagai sikap yang berseberangan, menurut dia, maka PKS menghargai agar penyelesaian kasus pajak melalui panitia kerja (panja) di Komisi III dan Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, PKS akan konsentrasi untuk membahas persoalan pajak melalui panja pajak.

"PKS meyakini rakyat saat ini sudah cerdas untuk melihat mana partai yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat, mana yang tidak," katanya.

Jika penerimaan pajak tidak bocor dan pemerintah bisa memperoleh pendapatan dari sektor pajak, kata dia, maka hal ini bisa menjadi solusi terhadap persoalan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.

PKS mengajak partai-partai politik anggota koalisi untuk segera menyelesaikan polemik dan kembali kepada susbstansi persoalan, yakni komitmen koalisi untuk mendukung pemerintahan yang pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(T.R024/E001)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011