"Laporan itu tidak ada sumber yang jelas dan hanya mengada-ada," katanya di Jakarta, Jumat.
Dinno menjelaskan, pemberitaan miring tentang Presiden SBY yang diangkat media Australia tersebut tidaklah berdasarkan kebenaran, terlebih karena bersumber dari Wikileaks.
"Pemberitaan ini kita ketahui bersumber dari Wikilekas dan kita tahu bahwa Wikileaks telah banyak membuat berita hampir di setiap negara. Kita pun tahu kredibilitas Wikilekas sulit dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.
Secepatanya, lanjut Dinno, pemerintah harus meminta keterangan dari Kedutaaan Besar AS di Jakarta untuk memberikan penjelasan kepada publik agar permasalahan ini tuntas.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membantah keras berita dalam dua surat kabar harian Australia The Age dan Sydney Morning Herald yang bersumber pada bocoran kawat diplomatik Wikileaks.
"Indonesia membantah keras semua informasi yang ada dalam pemberitaan dan menyatakan berita itu tersebut sebagai hal yang tidak berdasar, tanpa kebenaran," kata Marty dalam jumpa pers pada Jumat di Jakarta.
Dalam harian The Age yang terbit pada 11 Maret disebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan melindungi koruptor serta menggunakan dinas intelijen untuk memata-matai lawan politiknya yang dikutip dari bocoran kawat diplomatik oleh Wikileaks dari Kedutaan Besar AS di Jakarta.
"Hal itu lebih cocok disebut sebagai gunjingan karena pemberitaannya berdasarkan kawat-kawat diplomatik suatu perwakilan yang diperoleh dari komunikasi-komunikasi atau acara-acara sehingga masih berupa informasi mentah," tambah Marty.
Karena itu Marty meminta klarifikasi dari mengenai informasi tersebut karena Indonesia dikenal sebagai negara yang sudah melakukan usaha keras untuk memberantas korupsi dan menegakkan tata kelola pemerintahan.
"Wikileaks sangat tidak bertanggung jawab dan saya menyampaikan rasa prihatin mendalam kepada Presiden SBY dan seluruh rakyat Indonesia," kata Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut.
Marty mengatakan Presiden SBY menganggap berita dalam harian The Age dan Sydney Morning Herald itu berlebihan.
"Presiden SBY mengedepankan sikap yang terukur, rasional, tidak emosional namun tetap sama dan menggambarkan hal ini keterlaluan," tambah Marty.
Ia menyebutkan bahwa isu tersebut tidak akan dimasukkan dalam agenda nasional karena sumbernya tidak bisa dipercayai.
"Saya bahkan tidak menggunakan istilah rumor karena bila menggunakan istilah tersebut artinya banyak pembicaraan mengenai hal tersebut di Jakarta, padahal hal itu hanya pembicaraan dalam diskusi pribadi yang mungkin dilaporkan diplomat AS, lebih tepat disebut gunjingan," tegas Marty.
Ia berharap agar pemberitaan dapat memilah mana informasi yang berupa opini dan mana yang adalah fakta namun menolak untuk berkomentar mengenai respon individu-individu yang masuk dalam pemberitaan tersebut.
Marty mengatakan pemerintah Indonesia secepatnya akan mengajukan hak jawab kepada kedua media Australia tersebut.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
