Menag: Tak Salah Gelar Sajadah

"Saya apresiasi Jabar yang mengeluarkan Pergub pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah."

Bandung (ANTARA News) - Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan konsep "Gelar Sajadah" dalam rangka pembinaan Jamaah Ahmadiyah.

Bahkan, semangat tersebut dapat diterapkan sebagai gerakan moral untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT, katanya saat menghadiri Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Organisasi Massa Islam tingkat Jawa Barat di Jatinagor. Kabupaten Sumedang, Kamis.

"Tak ada yang salah dengan konsep gelar sajadah. Itu positif dan harus digelar di rumah-rumah, instansi, mesjid, mushala dan juga di mana saja dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan kepada Allah SWT," katanya.

Menurut dia, konsep gelar sajadah seharusnya terus dikembangkan oleh masyarakat, karena meningkatkan ibadah yang dikiaskan dengan gelar sajadah akan membuat ketenteraman dan kesejahteraan umat bisa tercipta.

Terkait tudingan adanya Operasi Gelar Sajadah yang dialamatkan kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Jawa Barat dalam proses penanganan kasus Jamaah Ahmadiyah, Suryadharma menilai, hal itu sama sekali bukan sebuah operasi militer atau kepolisian, melaikan sebuah konsep moral.

"Saya sudah tanya Polri dan TNI, tidak ada operasi itu. Jadi, itu sebuah tudingan dan fitnah besar. Sebaliknya, kami apresiasi dukungan TNI/Polri dalam penyelesaian Jamaah Ahmadiyah sudah benar dan tepat," katanya.

Ia menyebutkan, apa yang dilakukan TNI/Polri sudah sesuai dengan porsinya. Kedua institusi itu wajib dan harus mengawal kebijakan pemerintah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat.

"Bila TNI dan Polri tidak menyelesaikan masalah, maka masyarakat sendiri yang bertindak, dan itu kemungkinan besar akan terjadi anarki. Lha TNI/Polri lagi yang akan disalahkan," katanya.

Suryadharma juga meminta, agar masyarakat untuk lebih meningkatkan dakwah Islamiyah dalam rangka untuk mencegah masuknya ajaran sesat, yang tidak lepas dari adanya celah di saat tingginya kebutuhan umat terhadap dakwah dan penerangan.

Namun, ia menilai, melalui peningkatan intensitas dan kualitas dakwah, menurut Menag masuknya ajaran sesat itu bisa dicegah secara preventif.

"Saya minta tidak ada pemutarbalikan opini seolah-olah ada operasi Gelar Sajadah, karena itu tidak benar. Namun, saya setuju bila semangat moral gelar sajadah itu digulirkan di masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan," kata Suryadhama, yang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12/2011 tentang pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah, ia menyatakan, sebagai langkah yang tepat.

"Saya apresiasi Jabar yang mengeluarkan Pergub pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah. Itu sudah tepat dan ada landasan hukumnya, sesuai dengan SKB tiga menteri. Pergub itu sudah benar," katanya.

Ia pun mengakui, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang menjaga kerukunan beragama sudah tegas, namun pengawasannya yang masih kurang implementasinya. Pergub Jabar tentang penghentian aktivitas Ahmadiyah di Jabar, menurut dia, merupakan salah satu implementasi pengawasan dari SKB tiga menteri.

Pertemuan Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam tingkat Jabar itu juga dihadiri oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Moeldoko, Kapolda Irjen Pol Suparni Parto, perwakilan Kejati dan DPRD Jabar.
(T.S033/E001/P003)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011

22 Maret 2011

mungkin benar kalo pengikut ahmadiyah itu orang2 bodo, hanya pemimpin2nya saja yang pinter. nyatanya mereka juga berhasil mencari simpati, terutama mereka yang sok pinter dan mengatasnamakan HAM. hukum agama bukan masalah HAM. hukum agama adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan. bagi umat islam jelas pedoman hukumnya adalah Quran dan hadits ....

0 0 Balas LaporkanHapus
20 Maret 2011

pratama : logika anda ngawur....lha masih sholat aja korupsi apa lagi yg nggak....itu kata kayi sy lho.......kalo Faktanya ya gak mungkin bisa bersih lha sistem negaranya aja kacau

Sok ngaku2X teman : gaya org2X Liberalisme

0 0 Balas LaporkanHapus
17 Maret 2011

juga apa artinya sering sholat tapi masih korupsi, selalu curiga, menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan dengan mengatasnamakan membela Tuhan? itukah ajaran agama?

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 20 Maret 2011
  
  buat pratama konteks ketauhidan mas ..biarkan menyelesiakan masalah dengan solusi stu persatu ..bukan menjauh dari topik gitu
  
  0 0 LaporkanHapus
17 Maret 2011

Apa salah operasi menggela sajadah, itu wajib mas bagi orang2 beriman yg masih suka mendirikan Sholat, kecuali orang2 kejawen yg nagkau Islam tapi sholatnya setahun sekali, kasihan, coba makan setahun sekali, ah dasar munafik

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 19 Maret 2011
  
  Helah, fallacy-fallacy opo??!! Pengambilan logika mas Jundullah itu dah betul, bahkan sedikit "toleransi". Wong sholat itu kan masalahnya lebih penting dari makan, nggak makan 1 minggu di dunia palingan jg lapar/kurus/koma, lha kalo nggak sholat 1 minggu, dihajar habis2an kau di neraka. Yg bilang fallacy itu ya org2 sekuler yg g paham pentingnya sholat
  
  0 0 LaporkanHapus
2. 17 Maret 2011
  
  Mas Jun, logika yang dipakai tidak tepat. Itu namanya fallacy. Shalat setahun sekali kok disamakan dengan makan setahun sekali.
  
  Mungkin ada baiknya Mas Jun iseng-iseng lihat di wikipedia mengenai logika fallacy. Sebab TNI/Polri saja kelihatannya dalam berita ini sudah berantakan logikanya.
  
  0 0 LaporkanHapus