Siak, Riau (ANTARA News) - Luas tutupan hutan di Pulau Sumatera berkurang signifikan dan hanya menyisakan sekitar 10 persen dari luas hutan yang ada, demikian ditegaskan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Saat ini tutupan hutan lebat di Sumatera tidak sampai 10 persen, karena itu kita (pemerintah) telah menghentikan tebang pohon untuk izin baru," kata Menhut dalam sambutan di acara "Bersepeda sambil Menanam" bagian dari kegiatan "ANTARA Menaman 2011" di Kaputen Siak, Riau, Selasa.

Dalam acara yang digelar hasil kerjasama Perum LKBN ANTARA Biro Riau dengan Pemkab Siak itu, hadir Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Bupati Siak Arwin AS, Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf, Direktur Umum dan SDM Perum LKBN ANTARA Rajab Ritonga, dan anggota Dewan Pegawas Perum LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan.

Mereka bersepeda bersama masyarakat setempat.

Menhut menjelaskan, pengurangan tutupan hutan di Sumatera disebabkan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan hasil hutan baik yang bersifat legal izin pengelolaan hutan dan kegiatan ilegal pembalakan liar.

Ketika Indonesia baru merdeka, pemerintah mencatat tutupan hutan di Pulau Sumatera sekitar 90 persen dan banyak dijumpai di setiap daerah pohon kayu berukuran diameter hingga 50 centimeter.

Setelah pemerintah menerbitkan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di era tahun 1980-an, luas tutupan hutan di pulau yang berada paling barat Indonesia yang memiliki 10 provinsi itu berkurang menjadi 70 persen.

Meski berkurang, kata Zulkifli, masih banyak ditemukan gajah dan harimau Sumatera serta berbagai keanekaragaman hayati sebagai kekayaan alam di hutan tropis hingga tahun 1998.

"Tahun 1998, luas tutupan itu menjadi 30 persen dan hutan Sumatera tidak hijau lagi karena sudah mulai muncul warna merah dan kuning dari pantauan satelit terutama di era 1998-2008," jelas Zulkifli.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan memberlakukan jeda tebang dengan tidak menerbitkan izin-izin baru, melainkan menggalakkan kegiatan menanam pohon yang pada tahun 2010 telah melampaui target 1 miliar pohon.

"Jadi ini semua bukan karena `Letter of Internt` dengan Norwegia, tetapi murni keinginan pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang besar dan bebas dari berbagai intervensi," tegas Menhut.

Baik menhut, gubernur Riau, serta bupati Siak menyambut baik dengan memberikan pengharagaan kepada Perum LKBN ANTARA karena mendukung program pemerintah dalam penghijauan secara nasional dan program "Green PON" XVIII di Riau tahun 2012.

Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf menyatakan, kehadiran Kantor Berita Indonesia ANTARA bukan latah menanam, melainkan memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dengan memulai dari yang kecil.

"Jika kami hadir, bukan berarti ANTARA ikut-ikutan. Tetapi kami memulai dari yang kecil dan kami mengabarkan pada masyarakat dunia bahwa ada parau-paru dunia yang dirawat dan dimulai dari Riau," jelasnya.

(M046/Z003/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011