"Cara yang mereka sampaikan memang ada keras dan juga ada yang halus."Depok (ANTARA News) - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Prof DR Muladi SH, mengatakan bahwa tidak ada tradisi kudeta di Indonesia terhadap pemerintahan yang sah.
"Saya tak yakin ada upaya kudeta yang dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI," kata Muladi usai menjadi pembicara seminar yang bertajuk Strategi Kebudayaan untuk Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia, di Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis.
Tampil sebagai pembicara dalam seminar yang digagas oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dengan Pembina Pontjo Sutowo, selain Muladi, adalah sosiolog Paulus Wirutomo, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan budayawan Mohammad Sobari.
Muladi mengemukakan hal itu berkaitan dengan pemberitaan televisi Al Jazeera yang melaporkan adanya sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga di Indonesia di balik gerakan anti-Ahmadiyah dan kekerasan terhadap jemaatnya.
Para jenderal itu diam-diam mendukung organisasi itu karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.
Muladi menilai, tidak ada kekuatan bersenjata yang memadai untuk menjatuhkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga doktrin TNI juga menegaskan bahwa tentara tidak masuk dalam ranah politik.
Namun, Muladi mengakui, memang ada beberapa kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan yang ada saat ini. "Cara yang mereka sampaikan memang ada keras dan juga ada yang halus," jelasnya.
Menurut dia, jika ada kelompok yang tidak puas dengan pemerintah maka harus dilakukan dengan cara-cara demokratis. "Jangan sampai merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun," ujarnya.
Ia juga menilai bahwa aksi-aksi kerusuhan diberbagai daerah dan juga teror bom yang sering terjadi dan berakibat meresahkan masyarakat bukan bagian dari upaya membuat pemerintahan lemah.
"Saya tidak yakin ini semua bagian dari rekayasa," katanya.
Untuk itu ia mengharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani para pelaku terorisme dan juga korupsi. "Saat ini pemerintah perlu melakukan ketegasan yang terukur dan sistematis," katanya.
(T.F006/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
