"Peran apa yang diharapkan dari Indonesia untuk Libya, sebenarnya banyak seperti masalah mediasi. Jadi menurut saya, Indonesia bisa menjadi model transpormasi atau perubahan di dalam pemerintah tanpa harus atau tidak memakan korban jiwa dari rakyat sipil," katanya, di Bandung, Sabtu.
Ia menegaskan, sesuai perjanjian koalisi antara PKS dengan pemerintah, dinyatakan bahwa pemerintah dan PKS akan selalu peduli terhadap warga atau rakyat yang ditindak seperti di Lybia.
"Kita tidak sepakat kalau ada rakyat sipil yang harus jadi korban karena adanya gejolak di dalam negaranya atau adanya agresi dari negara lain. Dan itu tertuang dalam perjanjian koalisis PKS dengan pemerintah," ujar Lutfhi.
Pihaknya juga menilai agresi militer Amerika Serikat ke Libya terlalu berlebihan dan sudah tidak dibenarkan karena memakan warga sipil.
"Tujuan AS dan sekutunya dalam agresi militer di Libya bukan untuk membantu rakyat Libya agar keluar dari krisis namun untuk menunjukan hegemoni AS di Timur Tengh. Harusnya mereka hanya sampai menjaga zona larangan terbang bukan melakukan agresi militer," katanya.
Menurutnya, kekejaman pemimpin Libya Muammar Khadafi terhadap rakyatnya memang tidak terpuji namun agresi militer yang dilakukan oleh AS terhadap Libya juga tidak terpuji.
"Kami yakin, pemerintah Indonesia akan bertindak untuk menolong saudara-saudara kita di Libya. Hanya saja untuk saat ini, pemerintah kita masih sibuk dengan berbagai masalah di dalam negerinya sendiri," kata Lutfhi.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
