"Wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui DPRD Provinsi, hanya akan menjadikan pilgub bukan sebagai milik rakyat," kata Ketua Mapilu PWI Provinsi Sulbar, Adi Arwan Alimin di Mamuju, Minggu.
Mapilu PWI dengan tegas menolak keinginan berbagai pihak yang menginginkan Pilgub dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD tingkat Provinsi, dan menolak Pilgub Sulbar yang digelar bukan Oktober 2011.
Ia mengatakan, satu juta jiwa rakyat harus tetap dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya di Sulbar lima tahun ke depan, agar mereka dapat memilih pemimpinnya yang dianggap mampu membawa daerah ini lebih maju dan berkembang di masa mendatang
Dia meminta pilgub harus dilakukan secara langsung dan melibatkan seluruh rakyat bukan dengan pemilihan tidak lansung ditingkat DPRD Sulbar karena itu hanya akan membuat hanya segelintir orang yang bisa menentukan masa depan pembangunan di Sulbar.
"Pilgub Sulbar harus digelar lansung karena jika dilaksanakan secara tidak lansung maka akan mencedrai nafas dan semangat dari sistem desentralisasi pemerintahan dan pembangunan yang sedang dibangun dinegara kita," katanya.
Sistem desentralisasi yang merupakan sistem memberi kewenangan bagi setiap daerah dalam menjalankan tata pemerintahan dan pembangunannnya akan dicederai dengan pemilihan tidak langsung, karena pilgub akan ditentukan kebijakan pusat dan bukan oleh rakyat.
"Parpol yang ada di DPRD masih menggunakan sistem sentralistik dimana semua kebijakan ditentukan terpusat melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setiap partai, sehingga para legislator tingkat Provinsi akan mengikuti komando partainya di tingkat pusat," katanya.
Oleh karena itu, jika pilgub digelar secara tidak langsung maka pemimpin yang ada di tingkat Provinsi yakni Gubernur akan ditentukan pula secara terpusat melalui kebijakan parpol yang akan mengintervensi anggota legislatornya di DPRD tingkat Provinsi.
Dia meminta pilgub Sulbar harus digelar secara langsung, karena masyarakat Sulbar juga diyakini bisa menentukan pemimpin yang dianggap layak dan pantas membangun Sulbar lima tahun yang akan datang.
"Kalau ada alasan pemilihan langsung menghamburkan, itu kami anggap sebuah konsekuensi membangun demokrasi dengan melibatkan seluruh rakyat," katanya.
Jika ditemukan ada masalah dalam pilgub secara langsung, harus diperbaiki sesuai undang-undang, bukan dilakukan pemilihan tidak langsung, tambahnya. (MFH/S019/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
