Komunikasi tentang pembangunan gedung baru DPR yang buruk seperti ini yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat"Semarang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai kontroversi pembangunan gedung baru DPR timbul karena komunikasi yang buruk sehingga masyarakat salah menafsirkannnya.
"Kami mengakui komunikasi soal pembangunan gedung baru DPR memang buruk sekali," katanya usai kuliah umum bertema "Manajemen Komunikasi Politik di Era Konvergensi" di Semarang, Selasa.
Akibatnya, kata dia, timbul persoalan dan keresahan di publik, seperti perspektif yang ditangkap masyarakat bahwa pembangunan setiap ruang di gedung baru itu mencapai Rp800 juta.
Menurut dia, apabila memang anggaran pembangunan setiap ruang di gedung baru DPR itu Rp800 juta, maka setidaknya dibutuhkan total anggaran pembangunan Rp4,8 triliun.
Ia menyebutkan jumlah ruang di gedung baru itu 600 ruang sehingga logikanya membutuhkan anggaran Rp4,8 triliun, padahal anggaran pembangunan gedung baru itu hanya Rp1,1 triliun.
Dia juga menyatakan total anggaran senilai Rp1,1 triliun itu tidak hanya digunakan untuk membangun 600 ruangan, tapi juga termasuk lift dan sebagainya sehingga tidak benar kalau satu ruangan menelan dana Rp800 juta.
"Komunikasi tentang pembangunan gedung baru DPR yang buruk seperti ini yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dia juga menegaskan tidak ada rencana membangun kolam renang dan spa di gedung baru tersebut.
Pramono berjanji akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proaktif mengawasi baik sebelum tender maupun pembukaan sampul untuk menghindari dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung baru DPR.(*)
KR-ZLS/Z003
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
