Medan (ANTARA News) - Penghapusan pajak ekspor minyak sawit mentah/crude palm oil dan kepastian tata ruang dan hukum merupakan dua dari sedikitnya sembilan poin yang dinilai pengusaha sawit harus dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri persawitan dunia.

"Ada sembilan poin atau jenis dukungan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri persawitan dunia. Itu merupakan rumusan hasil konferensi," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joefly J Bahroen, di Medan, Rabu.

Dia menyatakan itu ketika membacakan hasil rumusan hasil konferensi Semarak 100 Tahun Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Gapki di Medan mulai 28 Maret.

Sembilan kebijakan itu mulai adanya kebijakan perdagangan internasional yang proekspor seperti penghapusan pajak ekspor, insentif untuk percepatan pengembangan industri hilir, tingkat suku bunga yang kompetitif dengan negara lain, infrastruktur yang memadai, kepastian tata ruang dan hukum, jaminan keamanaan berinvestasi, kemudahn perizinan, dukungan pembiayaan riset dan pengembangan SDM serta mempercepat revitalisasi perkebunan sawit rakyat.

Konferseni menyimpulkan juga bahwa momentum keberhasilan menjadi produsen utama minyak sawit harus dipertahankan untuk memasuki abad kedua menjadi "the true leader" dalam semua aspek industri kelapa sawit.

"Hal itu memang hanya dicapai melalui kerja keras, kerja sama dan kreativitas dari semua pemangku kepentingan," katanya.

Pelaksana tugas Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut siap mendukung perkembangan bisnis sawit di daerah itu.

Tetapi dukunagn akan diberikan, kalau bisnis kelapa sawit itu lebih mengarah kepada perkembangan industri hilir dan keinginan kuat dari perusahaan untuk benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kebun dan industri termasuk kepada pemerintah daerah.

Industri hilir akan membantu Pemerintah Sumut mengatasi terjadinya terus penambahan tenaga kerja, dan bantuan CSR perusahaan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar usaha dan membantu menjaga lingkungan.

"Terus terang bantuan CSR yang diberikan perusahan sawit di Sumut dinilai masih belum bermanfaat optimal bagi masyarakat dan itu harusnya ditingkatkan," katanya.(*)

(T.E016/H-KWR)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011