Jakarta, 1/4 (ANTARA) - Perekonomian Pekalongan yang selama ini bergerak maju karena sektor industri batik, kini semakin dipacu melalui usaha sektor kelautan dan perikanan. Dirjen Perikanan Tangkap, Deddy Sutisna, hari ini (1/4) secara resmi meluncurkan Minapolitan Kota Pekalongan, kawasan perekonomian yang berbasis pada  usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap.

     Program Minapolitan yang digulirkan di berbagai lokasi di Indonesia adalah salah satu strategi untuk meningkatkan produksi ikan dalam negeri dan mengurangi impor. Pengembangan usaha perikanan terpadu dalam satu kawasan (cluster), juga dapat menekan biaya produksi sehingga harga produk perikanan dalam negeri yang dihasilkan lebih bersaing. Produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan sendiri mencapai 18.523 ton/tahun pada tahun 2010. Dengan pencanangan Minapolitan, produksi ini terus dipacu, sembari mengembangkan industri pengolahan dan usaha-usaha terkait yang menjadi pendukungnya.

     Sebelum puncak peresmian yang ditandai pembukaan selubung Masterplan Minapolitan Kota Pekalongan, Dirjen Perikanan Tangkap, Deddy menyampaikan secara simbolis program pemberdayaan masyarakat yang telah dirintis kepada nelayan dan masyarakat kelautan perikanan di Kota Pekalongan.  Program tersebut terdiri atas polis asuransi bagi nelayan, Kartu Nelayan, Buku Kapal Perikanan, bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) kepada 22 Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta 205.000 benih ikan. Selain itu, dicanangkan pula pembangunan Mal Perikanan di kawasan Kota Pekalongan.

     Data Dukung Siaran Pers "Menteri KP Meluncurkan Minapolitan Pekalongan":

     - Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 197 lokasi, di antaranya 83 lokasi Pelabuhan Perikanan di seluruh Indonesia yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Minapolitan. Salah satu kriteria penetapan lokasi tersebut adalah memiliki Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), dan kawasan yang telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

     - Kota Pekalongan memiliki 1 pelabuhan perikanan dengan tipe B (Nusantara) yaitu PPN Pekalongan. Sedangkan Kabupaten Pekalongan memiliki  1 pelabuhan perikanan tipe C (PPP) yaitu PPP Wonokerto dan 1 pelabuhan perikanan tipe D (PPI) yaitu PPI Jambean.  Jumlah armada penangkapan yang mendaratkan kapal perikanan di PPN Pekalongan pada Tahun 2010 sebanyak 4.309 kapal dan capaian produksi mencapai 18.523 ton/tahun  atau pendaratan harian mencapai 51 ton/hari. Ikan dominan  yang didaratkan adalah jenis ikan-ikan pelagis seperti ikan layang, lemuru, tongkol, kembung, dan selar.

     - Program KKP yang diserahkan secara simbolis oleh MKP pada pencanangan Minapolitan Pekalongan:

     a)  Polis asuransi bagi nelayan (50 asuransi)

     b)  Kartu Tanda Nelayan (800 kartu)

     c)  Bantuan penguatan modal PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) kepada 22 Kelompok Usaha Bersama (KUB)

     d)  Penyerahan Buku Kapal Perikanan ( 3 buku)

     e)  Benih ikan. Terdiri atas 45.000 benih ikan kerapu yang akan ditebar di perairan Karimun Jawa Kabupaten Jepara, 130.000 benih Ikan Mas yang akan ditebar di perairan umum daratan Kab. Sragen, Kab. Temanggung, dan Kab. Banjarnegara, serta ditambah dengan penebaran benih Ikan Nener sebanyak 30.000.

     - Program penebaran benih ikan (One Man One Thousand Fries/OMOTF) di kota Pekalongan merupakan salah satu langkah pelaksanaan ketentuan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF). Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari pemerintah dan stakeholders.

     - Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. Buku kapal Perikanan ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI.

     - Pembangunan Mal Perikanan merupakan usaha Pemerintah agar seluruh pelaku usaha perikanan, baik produsen, pengolah maupun pemasar dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen baik lokal maupun regional/internasional dengan menjual produk-produk hasil perikanan yang berkualitas baik. Selain dapat pula mengangkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala mikro-kecil melalui transparansi harga ikan di pasaran.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
     

Pewarta: Adityawarman
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011