Ketua DPR: RUU TPKS cegah kasus kekerasan terhadap perempuan

Ketua DPR: RUU TPKS cegah kasus kekerasan terhadap perempuan

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) memanen padi bersama petani di persawahan Banjar, Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (12/11/2021). Pada kunjungannya, Puan berdialog dengan petani untuk menyerap aspirasi serta memberikan sejumlah bantuan pertanian dan kartu wisata ramah difabel. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww.

Kami di DPR sedang berupaya agar RUU TPKS yang sedang dibahas bisa segera disahkan
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan.

"Melalui RUU TPKS, peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan bisa dicegah. Karena itu, kami di DPR sedang berupaya agar RUU TPKS yang sedang dibahas bisa segera disahkan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan DPR RI terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan melalui berbagai regulasi yang berpihak kepada perempuan.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan DPR RI adalah melalui RUU TPKS yang saat ini masih dalam pembahasan.

"Perlindungan terhadap perempuan menjadi salah satu cakupan dalam RUU ini mengingat perempuan menjadi mayoritas korban kekerasan seksual," ujarnya.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah harus bisa mencegah menjamurnya praktik kawin kontrak yang banyak menimbulkan korban dari pihak perempuan.

Dia menilai ketegasan dari pemangku kebijakan sangat diharapkan karena masyarakat sudah banyak yang resah dengan maraknya kasus kawin kontrak, khususnya di daerah pedesaan.

"Untuk pencegahan harus dilakukan dari hulu lewat bentuk pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Sampaikan risiko yang akan dihadapi jika warga hendak melakukan nikah siri kawin kontrak," katanya.

Baca juga: Puan Maharani soroti maraknya praktik kawin kontrak
Baca juga: Ketua DPR sambut baik program Empat Pilar Kadin
Baca juga: Ketua DPR minta pemerintah berantas mafia tanah


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Soal Pemilu 2024, pengamat minta penguatan integrasi data

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar