"Statuta perguruan tinggi bahkan sumpah sarjana yang menyebutkan kesetiaan kepada Pancasila, kenyataannya telah mengabaikan Pancasila dalam menyusun kurukulum dan silabus di kampus," katanya di Padang, Rabu.
Hal itu disampaikannya dalam orasi ilmiah pada acara puncak Dies Natalies ke 30 dan Lustrum VI Universitas Bung Hatta 2011. Orasi disampaikan dengan tema "Neoliberalisme adalah penjajahan baru dan Pasal 33 UUD 45, solusi kemelut ekonomi global".
Ia menambahkan, bahkan acapkali akademisi mengingkari Pancasila dengn mengajarkan terutama pada tatanan ilmu-ilmu sosial dan budaya, paham individualisme dan liberalisme.
Sri-Edi Swasono mengatakan, perlunya digariskan strategi budaya dalam konteks reformasi cara berfikir pembangunan, bahwa pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. "Tegasnya, tahta adalah untuk rakyat", tambahnya.
Pada bagian lain, ia menyoroti strategi pembangunan yang meliputi perencanaan tahapan, preferensi, prioritas berikut kebijakan operasionalnya yang harus segera digariskan.
Hambatan pembangunan saat ini, menurut dia, karena "pemasungan" Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), oleh berbagai UU yang lahir di era reformasi.
Menurut dia, erat kaitannya dengan paham neoliberalisme yang sedang dihidupkan di Indonesia dan berakibat perencanaan pembangunan struktural diserahkan kepada mekanisme pasar.
Hal itu, merupakan suatu kemustahilan dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, tambah Sri-Edi.
Selain itu, berbagai UU yang dibuat juga meremehkan pentingnya mendesain masa depan melalui GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
Perencanaan nasional yang mengemban tugas ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan hamkamnas harus diletakan pada pundak kaum perencanaan profesional, tegasnya.(*)
(T.H014/M027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
