"DPRD Sumbawa Barat secara kelembagaan berencana membentuk panitia khusus untuk mengusut dugaan laporan fiktif ekspor konsentrat yang diduga dilakukan perusahaan tambang emas dan tembaga," kata Syahril di Taliwang, Senin.
Ia mengatakan, perlu langkah tegas dari kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, untuk membentuk tim khusus. "Evaluasi ulang ekspor hasil tambang yang dilaporkan kemudian dilakukan penelitian secara intensif," katanya.
Menurut dia, sebagai koordinator pengelolaan hasil sumber daya alam di Indonesia, kementerian terkait harus lebih peka malakukan pengawasan atas dugaan kecurangan atau kerugian negara akibat ulah eksportir hasil tambang yang nakal.
"Apalagi baru-baru ini kementerian tersebut merilis laporan adanya kesalahan data laporan antara yang dikirim eksportir perusahaan tambang dengan data di luar negeri," katanya.
Komisi II menilai selama ini pengawasan terhadap hasil ekspor tambang tidak ketat, padahal itu menyangkut sumber utama pemasukan negara dan hak pembagian keuntungan untuk daerah.
"Bukti dari pengawasan lemah adalah ditemukannya selisih hasil uji konsentrat sebuah perusahaan tambang emas dan tembaga oleh pemerintah. Demikian juga laporan dan data yang diterima Menteri Keuangan dari perusahaan konsumen hasil tambang Indonesia di luar negeri," katanya.
"Pemerintah pusat harus bisa mendeteksi eksportir nakal di perusahaan tambang. Mereka bisa merugikan negara berlipat-lipat bahkan memanipulasi aset kekayaan negara kita. Menkeu harus menurunkan tim audit khusus ke perusahaan tambang," katanya.
Media massa sebelumnya merilis berita bahwa Kementerian Keuangan menerima laporan dugaan kecurangan laporan data ekspor hasil tambang perusahaan tambang di Indonesia selama ini.
Data itu diterima justru saat ada pejabat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara pengimport utama hasil tambang Indonesia seperti Amerika Serikat, Australia dan sejumlah negara di Asia. (M025/E005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
