Upaya pencegahan alih fungsi lahan itu, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan penerapan UU No. 4 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kata Kabid Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Ilfantria, di Palembang, Senin.
Menurut dia, upaya lain adalah dengan peningkatan pendapatan petani tanaman pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan kelompok tani mandiri.
"Kami terus melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian itu," kata dia.
Ia menyebutkan, produksi padi di Sumsel terus ditingkatkan, dan berdasarkan angka sementara tahun 2010 sebesar 3.272.451 ton gabah kering giling atau setara beras sekitar 2.068.189 ton.
Produktivitas padi itu mencapai 42,53 kwintal per hektare dengan 4,71 persen peningkatan produksi pada tahun 2010, ujar dia pula.
Luas areal persawahan di Sumsel mencapai 788.475 ha yang terdiri areal beririgasi, tadah hujan, pasang surut dan lebak.
Lebih lanjut ia mengemukakan pula upaya peningkatan produksi pangan dengan membangun infratruktur pendukung irigasinya, yaitu pembuatan saluran irigasi Balai Besar Sumatera VIII tahun 2011 seluas 9.156 ha di Mucak Kabau seluas 6.021 ha, dan Bahuga seluas 3.135 ha.
Selanjutnya, rencana pembuatan saluran irigasi tahun 2012 di Lakitan seluas 7.000 ha, berbarengan dengan pembuatan saluran tersier.
"Mudah-mudahan semua itu bisa terwujud, sehingga bisa menambah cetak sawah baru," kata dia.
Berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian itu, anggota Komisi II DPRD Sumsel, Holda mengharapkan pihak eksekutif untuk terus melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Selain itu, sebaiknya pemerintah memberikan jaminan harga supaya bisa stabil, kata politisi dari Partai Demokrat tersebut. (SUS/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
