Laporan dari China

China klaim negara demokrasi terbesar di dunia

China klaim negara demokrasi terbesar di dunia

Dua anggota legislatif yang mewakili salah satu kelompok etnis minoritas di China meninggalkan Balai Agung Rakyat, Beijing, setelah mengikuti pembukaan Sidang Tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Jumat (5/3). Sidang yang digelar setiap awal Maret itu dihadiri lebih dari 2.900 anggota legislatif yang didominasi perwakilan Partai Komunis sebagai partai berkuasa di China sejak 1949. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/21

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebanyak 900 juta lebih warga berpartisipasi memilih wakil untuk anggota kongres rakyat di tingkat kabupaten dan kota pada 2016 dan 2017, demikian buku putih Demokrasi China yang dipantau ANTARA Beijing, Selasa.

Hampir 2,48 juta orang dipilih secara langsung untuk mewakili kabupaten dan kota di kongres rakyat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah mencapai 90 persen.

Buku putih berjudul "Keberhasilan Demokrasi" tersebut diterbitkan dan diluncurkan oleh Kantor Informasi Dewan Pemerintahan China (SCIO) sejak Sabtu (4/12).

Peluncurkan buku putih tersebut sengaja untuk mendahului pelaksanaan KTT Demokrasi yang digelar oleh Amerika Serikat pada Kamis (9/12) hingga Jumat (10/12).

Buku putih itu lebih menonjolkan kepemimpinan Partai Komunis China (CPC) dalam proses demokrasi di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu.

Demokrasi China lebih luas, lebih tulen, dan lebih efektif daripada demokrasi AS. Politikus AS mewakili kelompok kepentingan, tetapi di China seluruh proses demokrasi menjamin perubahan kehidupan masyarakat, demikian Deputi Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Guo Zhenhua.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian menambahkan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.

"Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur," ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (6/12).

Penerbitan buku putih tersebut lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan AS terhadap China sehingga di dalamnya lebih banyak berisi tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pengentasan kemiskinan. 

Baca juga: Lebih dari 50 aktivis demokrasi Hong Kong ditangkap
Baca juga: Pegiat demokrasi Hong Kong Joshua Wong ditangkap
Baca juga: Taiwan desak pendukung demokrasi lawan tindakan agresif China

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar