Pernyataan itu muncul sebagai respons terhadap Perdana Menteri China Li Keqiang yang menawarkan "reunifikasi damai" kepada Taiwan.
Dewan Urusan China Daratan Taiwan menyatakan bahwa Beijing harus menghadapi kenyataan bahwa kedua belah pihak di Selat Taiwan "bukan bawahan dari yang lain".
Dalam pernyataannya, dewan tersebut menyatakan bahwa China "harus menghargai komitmen rakyat Taiwan pada kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan Republik China"(nama resmi Taiwan).
China harus menangani permasalahan hubungan lintas selat secara rasional, setara, dan saling menghargai supaya interaksi sehat dapat terwujud, tambahnya.
China mendaku Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak kemerdekaan pulau itu. Beijing telah mengintensifkan kegiatan militer di sekitar Taiwan selama tiga tahun terakhir.
Agustus lalu, China menyelenggarakan latihan perang di sekitar Taiwan sebagai balasan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat saat itu, Nancy Pelosi, ke Taipei.
China menyatakan bahwa kegiatan militernya adalah balasan atas "kolusi" Taiwan-AS. Negara Paman Sam itu merupakan penyokong dan penyuplai senjata utama Taiwan.
Pada pembukaan sidang tahunan parlemen China, Li menyatakan bahwa Beijing tetap memegang teguh prinsip "Satu China", yang mengeklaim Taiwan sebagian bagian dari China, meski dia tidak menyerukan ancaman militer secara langsung.
Di hadapan 3.000 peserta sidang, Li mengatakan pemerintah harus terus melaksanakan kebijakan Partai Komunis China untuk menyelesaikan masalah Taiwan, menolak kemerdekaan Taiwan, dan mendukung reunifikasi.
"Kita juga harus mendorong pengembangan hubungan lintas selat yang damai dan memajukan proses reunifikasi China secara damai," katanya.
Li juga mengatakan bahwa angkatan bersenjata China harus memperkuat kesiapan perangnya, walaupun dalam konteks ini dia tidak menyebut Taiwan.
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen telah berkali-kali mengajak China untuk berdialog, tetapi ditolak oleh Beijing yang menganggap Tsai sebagai separatis.
Taiwan menolak klaim Beijing atas wilayahnya dan menyatakan bahwa hanya 23 juta warga Taiwan yang berhak menentukan masa depannya sendiri.
Taiwan akan melaksanakan pemilihan umum pada awal 2024. Ketegangan dengan China kemungkinan besar akan menjadi topik hangat dalam kampanye pemilu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Beijing protes keras penjualan senjata AS ke Taiwan
Baca juga: AS setujui potensi penjualan senjata senilai Rp9,48 triliun ke Taiwan
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
