DFW: Benahi masalah mendasar terkait produksi udang nasional

DFW: Benahi masalah mendasar terkait produksi udang nasional

Ilustrasi - Komoditas udang. ANTARA/HO-KKP.

KKP perlu melakukan evaluasi terhadap sertifikasi CBIB agar betul-betul diterapkan bukan hanya prosedural administrasi dan persyaratan di atas kertas
Jakarta (ANTARA) - Destructive Fishing Watch (DFW) menyatakan pentingnya pembenahan mendasar atas beragam persoalan terkait produksi udang nasional guna mewujudkan produksi 2 juta ton pada tahun 2024 seperti ditargetkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa saat ini terdapat tiga masalah mendasar yang dihadapi dalam peningkatan produksi udang yaitu ketiadaan peta detil tambak, status lahan tambak, dan kondisi saluran air yang tidak berfungsi.

"Saat ini belum ada peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan manajemen dan engineering di tingkat farm level," kata Abdi.

Menurut dia, rencana KKP untuk melakukan revitalisasi tambak udang tradisional seluas 5.000 ha di seluruh Indonesia patut dipertanyakan perkembangannya.

Selain itu, ujar dia, terdapat pula permasalahan seperti status dan kepemilikan lahan budidaya menjadi sensitif dan berkontribusi pada kegagalan program budidaya udang selama ini.

“Data kami di Sulawesi Tenggara, karena keterbatasan lahan hampir 50 persen kawasan tambak berada di kawasan lindung mangrove khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Muna Barat,” kata Abdi.

Ia berpendapat bahwa target 2 juta ton pada 2024 akan tercapai bila ada perubahan dan reformasi program budidaya perikanan, serta jika intervensinya terbatas hanya penyediaan atau bantuan sarana dan prasarana seperti benih, pintu air dan genset.

Peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman mengatakan bahwa mayoritas kondisi saluran air yang ada kurang berfungsi baik karena program irigasi tambak yang hampir tidak ada.

"Proyek rehabilitasi saluran yang ada selama ini lebih banyak mengeruk saluran tanpa ada perbaikan layout, padahal saluran air sangat vital dan mencapai 80% keberhasilan faktor produksi," kata Subhan.

Akibatnya, banyak tambak mengalami pendangkalan, suplai air yang terbatas dan rawan terserang penyakit.

Selain faktor infrastruktur tambak, lanjutnya, saat ini sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang diperkenalkan kepada pembudidaya belum dilaksanakan secara serius dan disiplin.

“KKP perlu melakukan evaluasi terhadap sertifikasi CBIB agar betul-betul diterapkan bukan hanya prosedural administrasi dan persyaratan di atas kertas,” kata Subhan.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu mengemukakan bahwa untuk mencapai target produksi udang sebesar 2 juta ton pada 2024, pihaknya telah melakukan tiga langkah, yaitu evaluasi, revitalisasi, dan modeling.

Dirjen yang akrab disapa Tebe, memaparkan langkah-langkah tersebut adalah dengan mengevaluasi lahan budi daya yang ada di seluruh Indonesia, yang sebesar 300.501 hektare dan terdiri atas lahan tambak tradisional, intensif, dan semi intensif.

Selain itu, ujar dia, KKP juga menyiapkan luas lahan modeling atau tambak percontohan yaitu sebesar 14.000 hektare yang terdiri lahan tambak tradisional menjadi tambak intensif 11.000 hektare dan pembukaan lahan baru sebesar 3.000 hektare.

Baca juga: KKP-DPR dorong keterlibatan warga lokal dalam tambak udang modern
Baca juga: Indonesia pasti bisa hasilkan 2 juta ton udang pada 2024
Baca juga: KNTI: Udang tolok ukur komoditas perikanan budi daya Indonesia

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Pagi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar