"Kelompok ini banyak dilindungi, terutama karena memang ada kepentingan pragmatis, mereka berebut simpati untuk cari dukungan saja," katanya saat menghadiri acara Harlah GP Ansor ke-77 Kota dan Kabupaten Blitar di kantor DPC NU Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu sore.
Ia mengatakan, banyak para petinggi yang sengaja mencari dukungan warga muslim. Jika selama ini warga Nahdlatul Ulama (NU) dipastikan suaranya besar ke PKB, begitu juga dengan Muhammadiyah yang besar di PAN, hingga orang-orang ini mencari massa dengan merangkul warga muslim lainnya.
Jika dibiarkan, tentunya hal ini juga berlanjut dalam Pemilu selanjutnya, ucapnya.
"Mereka mencari simbol-simbol pesantren di luar itu, hingga ketemulah dengan beberapa organisasi yang berlabelkan Islam," tuturnya.
Sayangnya, lanjut dia, para politisi itu tidak memerhatikan betul peta pesantren yang mereka rangkul. Mereka tidak sadar, jika ideologi organisasi itu bukan Pancasila.
Ia juga menyesalkan lemahnya penegak hukum menangani kasus NII tersebut. Padahal, sudah jelas ada korban dan aksi penipuan yang dilakukan. Tetapi, hingga kini belum menangkap para petinggi yang diduga terlibat dalam jaringan itu.
Pihaknya khawatir, jika hal itu dibiarkan terus menerus, dapat berakibat buruk, dengan semakin bertambahnya korban yang terhipnotis paham tersebut.
Terlebih lagi, basis orang-orang yang akan dijadikan calon anggota adalah mereka yang masih usia remaja. Ia menyebut, di Indonesia ada sekitar 9 juta penduduk usia produkti antara 19-40 tahun, yang rentan menjadi sasaran, karena minimnya pemahaman agama.
"Khawatirnya dari hari ke hari rakyat terhipnotis. Jika hal itu (penanganan) tidak segera dilakukan, tentunya banyak masyarakat yang ada di luar ideologi, dan mereka sudah tidak percaya lagi dengan negara ini," paparnya, menjelaskan.
Pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa dengan tegas untuk membasmi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Terlebih lagi, NII sudah dianggap meresahkan dan menganggu keamanan.
Untuk itu, pihaknya meminta penegak hukum terkait tegas dalam mengusut kasus itu. Pejabat maupun mantan pejabat yang terlibat pun harus diperiksa, demi keutuhan NKRI.
Selain dihadiri Ketua Umum GP Ansor, kegiatan itu juga dihadiri beberapa muspida Kabupaten Blitar, dan pengurus GP Ansor di Kota dan Kabupaten Blitar. Tema yang diambil dalam kegiatan harlah adalah deradikalisasi agama.
Menurut Wakil Ketua DPC GP Ansor Kabupaten Blitar Ahmad Khudori, kegiatan ini sebagai upaya mencegah radikalisasi agama, yang sengaja dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi.(*)
(T.KR-SAS/C004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
