Abdullah Tuasikal dalam rilis di Jakarta, Sabtu, mengutarakan harapannya agar antara program Lumbung Ikan Nasional dengan Ambon New Port ini berjalan bersama dan mendapatkan porsi perhatian yang sama dari pemerintah.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa Maluku memiliki kekayaan laut yang luar biasa di kawasan perairan nasional.
"Dari total 12 juta ton per tahun potensi nasional, Maluku memiliki 4 juta lebih ton per tahunnya sehingga sangat layak dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional," katanya.
Baca juga: Kepala Bappenas dan Menteri KP tinjau lokasi Ambon New Port
Selain itu, ujar dia, dalam setiap rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR RI selalu jelas dalam mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
Ia menuturkan, pada tahun 2010, meskipun regulasinya belum ada, Presiden SBY menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, sehingga tak salah jika akhirnya masyarakat menagih janji pemerintah akan hal tersebut.
"Salah satunya adalah pikiran-pikiran mereka soal lumbung ikan nasional harus ada regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden. Kemudian soal budidaya yang ada di sini, mungkin ada penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan Balai Perikanan yang ada di sini," ujarnya.
Sebagaimana diwartakan, konstruksi atau pembangunan dari pelabuhan teranyar di Maluku, yaitu Ambon New Port, diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 2023 mendatang.
Pelabuhan yang juga ditargetkan bakal menjadi pusat industri pengolahan ikan di Kawasan Indonesia Timur itu rencananya dibangun di atas lahan 700 hektare, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry C Tetelepta dalam diskusi di Jakarta pada April silam menyatakan Ambon New Port adalah sebuah program yang sangat serius guna menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
Ia mengungkapkan bahwa industri perikanan yang dibangun nanti adalah untuk menampung tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang mengelilingi Maluku, yang juga berbatasan dengan Maluku Utara dan Papua Barat.
Dengan kata lain, pembangunan Ambon New Port sangat diperlukan guna mengintegrasikannya sebagai sebuah pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia timur.
Baca juga: Luhut dorong pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, dukung LIN di Maluku
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, mengemukakan agar pihak pemerintah daerah (pemda) di daerah lumbung ikan dapat mengalokasikan dana yang memadai guna membangun pelabuhan perikanan yang baik di daerah mereka.
"Pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat juga mesti mengalokasikan dana pembangunan di APBD untuk mendukung penyediaan infrastruktur pelabuhan," kata Abdi Suhufan.
Ia juga mengemukakan, pemerintah sudah memiliki konsep seperti Maluku Lumbung Ikan Nasional dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang harus diakselerasi agar infrastruktur perikanan terbangun dengan tumbuh di kawasan timur, terutama karena beragam hal tersebut dinilai belum optimal.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
