Tidak hanya Bendungan Way Apu, KSP juga mendorong penyelesaian cepat atas pembangunan ruas jalan lintas Namrole-Leksula.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Ambon, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
“KSP meminta Ditjen Bina Marga dalam hal ini BPJN Maluku dan dibantu oleh seluruh peserta rapat untuk segera menyusun kerangka waktu, sehingga rencana relokasi dan penyelesaiannya dapat sesuai target," ujar Febry.
Baca juga: KSP: Pengembangan KEK Mandalika berdayakan masyarakat lokal
Rapat koordinasi ini juga membahas tentang dampak penggenangan bendungan yang beririsan dengan jalan nasional, tiga jembatan, dan transmisi listrik PLN.
Febry menyampaikan, guna mendukung konektivitas dengan daerah sekitar bendungan, maka infrastruktur jalan pendukung yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan juga harus dipastikan tersedia dengan cepat. Ruas jalan tersebut adalah Namrole-Leksula yang terbentang sepanjang 34 km.
KSP pun terus mengawal transparansi anggaran dari proyek besar di Maluku ini dan memastikan sumber anggarannya.
Baca juga: KSP dorong optimalisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan
Adapun demi mendukung percepatan pembangunan, kementerian/lembaga dan pihak terkait sepakat menargetkan proses pembebasan lahan di kawasan pembangunan bendungan dan ruas jalan tuntas pada April 2022. Sedangkan untuk trase jalan yang meliputi survei dan DED, ditargetkan rampung pada Maret 2022.
Harapannya, pada bulan Juli tahun yang sama, konstruksi proyek nasional strategis senilai Rp2,33 triliun dapat segera dimulai.
KSP yang berfungsi untuk mengawal jalannya program prioritas nasional juga mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Maluku selaku penanggung jawab pelaksana proyek.
Baca juga: KSP: PLTA Sungai Kayan pacu pencapaian target bauran EBT pada 2025
“Titik krusial pada pembangunan proyek pembangunan ini ada di pembebasan lahan, karena berada di wilayah adat dua marga. Kita berharap Tim Balai Wilayah Sungai Maluku dapat membangun komunikasi yang efektif sehingga target pembebasan April 2022 dapat tercapai atau bahkan dapat dipercepat," jelas Febry.
Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan proyek ini sejak tahun 2014 dan dilanjutkan dengan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2015 hingga penyempurnaan desain sampai akhir 2017. Konstruksi yang seharusnya dilakukan sekitar 2018 harus tertunda hingga 2021 karena proses pembebasan lahan seluas 581 hektare.
Febry menambahkan bahwa proyek pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
