"Draft kontrak baru koalisi partai politik pendukung pemerintah, tidak ada yang baru dan mengejutkan," kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakrta, Selasa.
Menurut dia, dalam kontrak baru koalisi hanya merupakan penegasan keinginan anggota sekretariat gabungan (setgab) untuk merekatkan bangunan koalisi yakni ikhtiar substansi mengenai pokok-pokok kepada seluruh anggota koalisi.
Pada draft kontrak baru tersebut, kata dia, masih ada klausul yang memberikan peluang kepada anggota koalisi untuk berbeda pendapat.
"Kalau ada sanksi yang diatur di dalamnya, hal itu merupakan turunan dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai ketua koalisi," kata Priyo.
Menurut dia, dengan demikian hak untuk mengevaluasi keberadaan partai politik anggota koalisi dan menterinya dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Partai Golkar, kata dia, tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono hingga akhir masa jabatannya pada 2014.
"Tidak semua kebijakan pemerintah harus disetujui. Partai Golkar berpandangan dalam mengawal pemerintah, tidak harus bertekuk lutut terhadap seluruh kebijakan," tambahnya.
Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, jika kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat, kata dia, Partai Golkar akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah.
(R024/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
