Hal tersebut menjadi kesepakatan pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan dalam rapat paripurna RAPBN 2012 di Jakarta, Rabu.
Perwakilan Partai Golkar Hikmat Tomet dalam pendangannya menyampaikan situasi perekonomian dunia pada 2011 menunjukkan kinerja yang baik sehingga dengan suasana yang kondusif tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi pada 2012 dapat mencapai 7 persen.
"Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pertumbuhan ekonomi pada 2012 mendatang minimal berada pada level 7 persen," ujarnya.
Sedangkan untuk lifting minyak, Hikmat menyampaikan pemerintah belum bekerja maksimal mencapai target lifting.
"Di 2011, lifting minyak masih rendah yakni 872 ribu barel per hari, masih jauh dibawah target APBN 2011. Kami mendesak pemerintah untuk bisa berikan angka yang lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dolfie Ofp meminta agar pemerintah tidak menghapus subsidi energi untuk BBM dan listrik karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan.
"Subsidi harus tetap ada, karena rakyat masih membutuhkan. Penghapusan subsidi sangat bertentangan dengan amanat undang-undang," ujarnya.
Untuk itu, Dolfie juga mengharapkan pemerintah akan menyikapi azas keadilan dan efektifitas anggaran karena selama ini insentif kinerja bagi pegawai atau remunerasi ternyata belum maksimal menambah pendapatan negara.
"Kami minta ada evaluasi, termasuk BUMN yang selama ini merugi, acara seremonial, pembangunan gedung, perjalanan dinas dan lainnya. Bagaimanapun, yang dijaga adalah subsidi harus tetap ada," ujarnya.
Sementara, perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) Laurens Bahang Dama mengatakan asumsi makro dan kondisi perekonomian global yang dipaparkan oleh pemerintah memberikan suatu kondisi yang optimis.
"Semakin prospektifnya ekonomi global pada 2011, secara umum PAN melihat akan menciptakan pengaruh positif ke domestik. Bagi Indonesia, hal tersebut tergambar dalam RAPBN 2012 yang lebih optimistis," ujarnya.
Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wan Abu Bakar mengatakan untuk 2012 pemerintah harus mengatasi masalah ketahanan pangan dan menurunkan biaya pendidikan yang semakin meningkat setiap tahun.
Sedangkan perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnuniah mengharapkan pemerintah dalam tahun anggaran 2012 untuk lebih fokus terhadap penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2012 mencapai kisaran 6,5-6,9 persen dengan terus menjaga stabilitas ekonomi, selain karena kondisi perekonomian global yang semakin prospektif.
"Untuk mendukung pencapaian ekonomi tersebut, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi harga (inflasi) maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Pemerintah akan berupaya memperkuat fundamental perekonomian melalui penciptaan kebijakan yang mendukung penciptaan ekspansi ekonomi tinggi dan penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan.
"Pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menciptakan inovasi dan kebijakan baru dalam berbagai dimensi ekonomi seperti aspek regulasi, prosedur bisnis, hukum, perpajakan, pengadaan tanah, kinerja birokrasi, serta kondisi infrastruktur," lanjut Menkeu.
Dengan mendasarkan perkembangan terkini ekonomi dan keuangan maka asumsi makro 2012 direncanakan antara lain pertumbuhan ekonomi 6,5-6,9 persen, inflasi 3,5-5,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5-7,5 persen, nilai tukar rupiah Rp9.000-Rp9.300, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-95 dolar AS per barel dan lifting minyak 950-970 ribu barel per hari.
(S034/B012)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
