Demikian dikatakan Sekretaris FPKB DPR RI M Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis, terkait posisi fraksinya terhadap keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.
Untuk itu, lanjut Hanif, FPKB mengusulkan kepada pemerintah untuk menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga agar dapat di integrasikan menjadi satu anggaran untuk desa.
Menurut Ketua DPP PKB ini, APBN tahun 2012 idealnya dijalankan dengan tidak hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) semata, tapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya, yaitu, pro job, pro-poor, dan pro- environment.
"Dengan demikian percepatan laju pertumbuhan ekonomi juga disertai perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity), dengan indikator kesempatan kerja semakin banyak tersedia serta kemiskinan di Indonesia juga semakin berkurang," kata Hanif.
Lebih lanjut Hanif menjelaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi harus bisa mencerminkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator utamanya adalah menurunnya pengangguran terbuka dan berkurangnya tingkat kemiskinan tahun 2012.
Ia membeberkan fakta bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan terbesar adalah di perdesaan. Pada Tahun 2004 persentase penduduk miskin di kota mencapai 12,13 persen, sedangkan penduduk miskin di desa mencapai 20,11 persen.
Lalu lima tahun kemudian, pada tahun 2009, angka kemiskinan di kota menurun menjadi 10,72 persen dan angka kemiskinan di desa menurun menjadi 17,35 persen.
"Karena itulah pemihakan politik anggaran terhadap pembangunan desa harus jelas. FPKB akan terus fight untuk itu dan berharap fraksi lain mau mendukung. Itu kan untuk rakyat kita semua," tegasnya.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
