"Kami tentu keberatan atas distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram yang dinilai tidak adil karena masih banyak warga yang murni menggunakan minyak tanah ternyata tidak dapat jatah," kata Wanti Wulandari Husain, salah seorang warga Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, dirinya wajib menerima pembagian tabung gas elpiji 3 kilogram karena ia salah satu warga pengguna minyak tanah.
"Kami tidak menyalahkan petugas distribusi tabung, namun saya sesalkan petugas yang turun melakukan pendataan terhadap warga secara maksimal," katanya.
Dia mengemukakan, dirinya cukup resah karena terdengar kabar bahwa pemerintah akan mulai mengurangi pasokan minyak tanah karena sudah ada tabung gas elpiji.
"Bukan hanya akan dikurangi pasokan minyak tanah, tetapi harganya pun akan dinaikkan dari harga yang berlaku saat ini. Jika ini benar, lalu bagaimana dengan nasib rakyat kecil yang harus merogoh kocek uang besar sekedar untuk membeli minyak tanah," terangnya.
Ia menjelskan, dirinya sudah mendatangi petugas distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram di kantor lurah setempat, namun ia dan ibu rumah tangga lainnya terpaksa pulang gigit jari karena namanya tidak masuk dalam data sebagai RTS penerima tabung gas tersebut.
Hal senada dikatakan, Rukmin, ibu rumah tangga asal Kelurahan Binanga, Mamuju, juga menyesalkan, dirinya tidak masuk dalam data penerima tabung gas.
"Saya termasuk orang yang berhak menerima tabung gas hasil konversi minyak tanah itu. Tetapi, rupanya saya tidak dianggap pengguna minyak tanah karena mungkin saya menggunakan kayu bakar untuk memasak," ucapnya.
Karena itu, kata dia, pihak Pertamina selaku yang bertanggungjawab harus buka mata untuk mengatsi persoalan ini.
"Minimal, pihak Pertamina melakukan pendataan ulang agar masyarakat semuanya mendapat bantuan dari pemerintah ini," terangnya.
Ia mengatakan, bukan hanya dirinya yang luput dari pantauan petugas yang melakukan pendataan, namun masih ada puluhan tetanggannya juga bernasib sama.
"Ini harus segera disikapi oleh pemerintah karena jika dibiarkan maka jelas berpotensi menimbulkan protes dari masyarakat khususnya bagi RTS yang tidak mendapatkan bantuan," pungkasnya. (ACO/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
