Karena di balik pemerintah daerah itu juga tidak menutup kemungkinan ada kepentingan pengusaha juga. Jadi, jangan sampai politisi diperalat bisnis (pengusaha-red), karena kepentingan negara yang harus diutamakan.Surabaya (ANTARA News) - Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof Dr Jimly Asshiddiqie mendukung keputusan pemerintah pusat untuk membeli tujuh persen sisa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan menggunakan dana dari pusat investasi pemerintah (PIP).
"Saya anggap tidak ada alasan logis bagi DPR untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah itu, karenanya harus didukung. Kalau tidak, berarti ada pesanan bisnis," kata Jimly Asshiddiqie setelah berbicara dalam diskusi panel kelembagaan negara di Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya, Kamis.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai DPR tidak selayaknya menghambat pembelian tujuh persen sisa divestasi Newmont itu hanya dengan alasan untuk memperhatikan kepentingan pemerintah daerah (NTB-red).
"Kalau masalah pusat dan daerah itu masalah internal, karena itu harus diselesaikan sendiri. Tapi, kalau pembelian saham asing itu harus pemerintah, karena yang namanya NKRI itu ya pemerintah pusat yang berhak mewakili," katanya.
Menurut Penasihat Komisi Negara bidang HAM itu, masalah pusat-daerah sebaiknya diselesaikan secara internal oleh pemerintah, dan DPR tidak perlu terlibat di dalamnya.
"Karena di balik pemerintah daerah itu juga tidak menutup kemungkinan ada kepentingan pengusaha juga. Jadi, jangan sampai politisi diperalat bisnis (pengusaha-red), karena kepentingan negara yang harus diutamakan," katanya.
Apalagi, masih kata Jimly, tindakan pemerintah pusat itu tidak ada masalah secara yuridis, sebab pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk mengatur usaha investasi sesuai kepentingan nasional, termasuk untuk mengawasi kegiatan perusahaan asing.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
