Direktur WEF untuk Asia, Sushant Palakurthi Rao, di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa pertemuan WEF-EA pada 2010 yang diselenggarakan di Vietnam dihadiri sekitar 450 peserta dari berbagai negara. Sementara itu, WEF-EA yang diselenggarakan di Jakarta tercatat diikuti lebih dari 600 peserta dari berbagai negara.
"Tahun lalu sekitar 450 peserta, sekarang lebih dari 600 peserta atau 42 persen lebih banyak dari penyelenggaraan tahun lalu di Vietnam," katanya, disela-sela pertemuan WEF-EA.
Ia mengatakan, meningkatnya jumlah peserta pertemuan WEF-EA ini menunjukkan antusiasme peserta terhadap kemajuan yang diraih oleh Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan WEF-EA 2011 karena lokasinya dinilai ideal untuk pertemuan sekaligus perayaan peringatan ke-20 WEF Asia Timur. Selain itu, Indonesia tahun ini menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk kawasan perekonomian besar di kawasan Asia Timur, dan anggota kelompok 20 negara (G-20).
Pertemuan WEF tahun ini, menurut dia, diikuti pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi yang kegiatan tahun ini bertema "Merespon Globalisasi Baru".
Pertemuan WEF-EA dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu ini, dan. Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir pada Senin (13/6).
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) juga hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan.
Dalam pertemuan WEF-EA, Indonesia menawarkan investasi dalam bidang infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) dalam WEF-EA.
"Kemampuan fiskal pemerintah berada dalam keseimbangan yang kecil sehingga harus menarik investasi swasta termasuk asing," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam pertemuan WEF-EA membahas kegagalan sektor kuangan sebagai dampak gejolak di Asia.
Ia menyebutkan, penyediaan infrastruktur merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke masa depan, antara lain kebutuhan dana untuk penyediaan infrastruktur dalam lima tahun mendatang mencapai sekitar Rp1.400 triliun.
Pemerintah, menurut dia, hanya mampu menyediakan sekitar 20 hingga 30 persennya saja, dan sisanya harus melibatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema PPP
(T.H017*A039)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
