Meningkatnya desakan penundaan pemilu itu terlihat dari pernyataan Perdana Menteri Mesir, Essam Sharif yang pernyataannya seperti dikutip media massa setempat, Ahad,bahwa penundaan pemilu dapat memberi kesempatan kepada partai-partai baru untuk bersiap menghadapi pemilu.
Beberapa tokoh prodemokrasi seperti Mohamed AlBaradei dan Ayman Noor dari partai Al Gad belakangan ini juga mengampanyekan agar pemilu ditunda hingga konstitusi baru diubah secara total.
Kelompok prodemokrasi yang menumbangkan rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari, terpecah soal jadwal pelaksanaan pemilu tersebut.
Ikhwanul Muslimin, kelompok inti prodemokrasi yang didukung Salafiah mengamini pemilu pada September, namun beberapa sekuler dan kalangan oposisi di era Mubarak menginginkan penundaan pemilu.
Mereka tidak mengakui amandemen konstitusi yang dihasilkan dalam referendum pada Maret silam.
Referendum amandemen konstitusi yang didukung Ikhwanul Muslimin tersebut menghasilkan 77 persen suara "ya", namun ditolak oleh kelompok sekuler yang menginginkan perubahan total konstitusi.
Sementara itu, Majelis Tertinggi Militer, yang mengambil alih kekuasaan sejak tumbangnya rezim Mubarak telah berulang kali menegaskan akan tetap melaksanakan pemilihan parlemen pada September dan dilanjutkan dengan pemilihan presiden pada November 2011.(*)
(T.M043/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
