Nilai kontrak per tahun untuk penyewaan Ro-Ro diperkirakan masih seperti sebelumnya sekitar Rp4,2 miliar.Dumai, Riau (ANTARA News) - Pengoperasian kapal penyeberangan angkutan penumpang dan barang antarpulau atau "roll on roll off/Ro-Ro" Kota Dumai-Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sejauh ini masih belum jelas.
"Setahu saya, hari ini kita bersama pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau baru akan merundingkan kerja sama pengoperasian Pelabuhan Ro-Ro dan tidak ada jadwal pembahasan pengoperasian Ro-Ro," kata Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kota Dumai, Rendhard Ronald, di Dumai, Senin.
Perundingan mengenai Pelabuhan Ro-Ro, merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau kerja sama antara Wali Kota Dumai, H Khairul Anwar bersama Gubernur Riau, H M Rusli Zainal.
"Pertemuan ini juga akan melibatkan Inspektorat dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau guna membahas nilai kontrak Ro-Ro per tahunnya," ujarnya.
Rendhard menjelaskan, kapal penyeberangan Ro-Ro dipastikan masih akan dikuasai swasta, sementara pihak pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan dan sebagai penyedia jasa pelabuhan.
"Nilai kontrak per tahun untuk penyewaan Ro-Ro diperkirakan masih seperti sebelumnya sekitar Rp4,2 miliar," katanya.
Sebelumnya memang sempat terdengar kabar jika Dishub Provinsi Riau telah mendapat kapal penyeberangan baru dengan spesifikasi yang lebih baik yakni jenis Ro-Ro.
"Jenis kapal penyeberangan bukan seperti yang telah ditolak oleh pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) Dumai sebelumnya, yakni jenis `Land Craft Tank` (LCT). Kabar yang saya terima, jenisnya Ro-Ro," kata Rendhard.
Ro-Ro , kabarnya didatangkan dari pihak penyedia jasa swasta, yakni PT Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP). "Namun hal itu belum dapat dipastikan," tambahnya.
Sebelumnya pihak Dishub Provinsi Riau, telah mendatangkan kapal penyeberangan jenis LCT, namun Adpel kemudian menolak kapal tersebut dengan alasan konstruksi kapal yang tidak sesuai dengan kapal penyeberangan penumpang.
Untuk pengadaan kapal penyeberangan antrapulau Dumai-Rupat itu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 miliar.
(T.KR-FZR/C/S004/S004) (ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
