"Pihak kepolisian perlu menertibkan setiap oknum pedagang spekulan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang diperkirakan ingin meraup untung besar di tengah masalah kelangkaan solar yang sedang dihadapi nelayan Belawan sekarang ini," kata Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan, Syahrial di Medan, Selasa.
Praktik spekulasi tersebut disinyalir marak terjadi sejak dua bulan terakhir saat ratusan kapal ikan nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan kesulitan melaut akibat volume pasokan solar ke wilayah itu hanya mampu memenuhi sekitar 60 persen dari total kebutuhan sebanyak 70 ribu kilo liter per bulan.
Situasi pasokan solar yang relatif terbatas tersebut membuat para oknum pedagang spekulan gencar meraup untung besar dengan menawarkan BBM jenis solar rata-rata di atas Rp5.000 per liter, atau melampaui harga eceran tertinggi solar bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi nelayan rata-rata Rp4.500 per liter.
"Pemerintah dan Pertamina harus mencermati masalah kekurangan pasokan solar di Belawan dengan mendata jumlah kapal dan selanjutnya menetapkan kuota solar secara rill, termasuk mengatur pendistribusiannya," ujarnya.
Untuk menyelamatkan kelangsungan usaha penangkapan ikan di Belawan, lanjut dia, pihak Kepolisian Resort Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Belawan seyogyanya segera menertibkan para pedagang spekulan tersebut dengan dibarengi upaya nyata dari PT Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) I menambah volume pasokan solar hingga mencapai kebutuhan normal.
"Bila para pedagang spekulan BBM tidak ditertibkan dan Pertamina belum juga bersedia menambah volume pasokan solar, kami memperkirakan banyak pemilik kapal ikan di Belawan bangkrut," tambahnya.
Keterpurukan usaha penangkapan ikan tersebut turut membuat ribuan pekerja di sektor perikanan laut di Belawan dan sekitarnya bakal menganggur.
Masalah ancaman pengangguran di sub sektor usaha perikanan laut tersebut, menurut Syahrial, harus dicegah sejak dini agar tidak memicu masalah sosial yang dikuatirkan dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (PSO-197/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
