Perjanjian yang ditandatangani di Addis Ababa dan disaksikan oleh kepala juru runding Uni Afrika (AU) Thabo Mbeki itu meminta kedua belah pihak untuk menarik pasukan mereka 10Km pada masing-masing sisi perbatasan sebelum kemerdekaan resmi selatan pada 9 Juli, demikian sebuah pernyataan AU.
"Perjanjian itu ... adalah rintangan buatan lainnya untuk menjamin stabilitas dan perkembangan yang tak terhindarkan di perbatasan bersama antara Sudan utara dan selatan," kata pernyataan tersebut, lapor AFP.
Pengawas-pengawas tak bersenjata dari kedua belah pihak akan bekerja dengan pengawas PBB untuk meyakinkan perjanjian itu dihormati, dan pos-pos pemeriksaan yang terpencar akan diawaki oleh penjaga perdamaian Ethiopia.
Hal itu menyusul perjanjian belum lama ini yang meminta utara untuk menarik tentaranya dari wilayah Abyei yang diperselisihkan. Kedua belah pihak berjanji untuk memecahkan perbedaan mereka di negara bagian utara, Kardofan Selatan, tempat pasukan pemerintah memerangi milisi pro-selatan.
Tapi Nafie Ali Nafie, penasehat penting presiden Sudan dan seorang penandatangan perjanjian kerangka kerja itu Selasa, mengatakan pada wartawan di Khartoum pada kepulangannya dari pembicaraan di Ethiopia bahwa tidak ada gencatan senjata yang telah disetujui.
"Kami belum setuju untuk menghentikan permusuhan di Kardofan Selatan. Tapi Kami telah membentuk komisi militer bersama yang akan bertemu di Addis Ababa pekan depan," ujarnya.
Konflik di wilayah perbatasan tengah Sudan secara dramatis telah meningkatkan ketegangan antara utara dan selatan menjelang kemerdekaan selatan.
Meskipun jumlah korban yang dapat dipercaya sulit diperoleh karena pembatasan ketat terhadap gerakan badan-badan PBB dan LSM, beberapa diplomat mengatakan jumlahnya mencapai ratusan orang.
Nafie menyatakan meskipun telah dicapai perjanjian untuk mengadakan zona penyangga yang didemiliterkan, kedua belah pihak belum merampungkan demarkasi perbatasan itu sendiri, yang lebih dari 2.000 Km panjangnya dan masih diperselisihkan di sejumlah tempat.
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB telah memerintahkan pasukan penjaga perdamaian PBB berkekuatan 4.200 personel ke Abyei untuk mengawasi penarikan tentara utara yang menduduki wilayah perbatasan yang disengketakan itu pada 21 Mei lalu. (S008/AK/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
