Reaktivasi KBRI Baghdad menjadi kenyataan setelah tim reaktivasi diterima oleh Wakil Menlu Irak Labib Abbawi, untuk menyampaikan "Letter of Introduction (LOI)" dari Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Irak pada 29 Juni 2011, demikian siaran pers dari KBRI di Baghdad yang diterima di Jakarta, Jumat.
Minister Counsellor, Dharmakirty SP, ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Ad Interim sampai tibanya duta besar Republik Indonesia untuk Republik Irak.
Reaktivasi KBRI Baghdad merupakan komitmen kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
Kedua negara telah mempunyai hubungan kedekatan sejarah yang sangat kuat yang dimulai dari sikap Irak yang menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945, mendukung perjuangan Indonesia dalam pengembalian Irian Jaya dan hadir pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.
Dalam berbagai isu terkait Indonesia, pemerintah Irak secara konsisten senantiasa menegaskan dukungannya terhadap negara kesatuan RI dan Irak juga menentang keras campur tangan asing terhadap masalah Indonesia. Irak berpendapat bahwa stabilitas Indonesia sangat penting bagi seluruh negara Islam dan negara berkembang.
Kedekatan hubungan tersebut mendorong Indonesia untuk terus mempertahankan keberadaan Kedubes RI di Baghdad pada berbagai krisis yang melanda Irak, baik semasa perang Irak-Iran (1980-1986), serangan pasukan multinasional ke Irak tahun 1991, maupun menjelang invasi Amerika ke Irak pada pertengahan Maret 2003.
Hingga saat ini, Indonesia dan Irak telah menandatangani 15 perjanjian dan telah mempunyai mekanisme kerja sama bilateral "Joint Commission Meeting". Di bidang ekonomi, nilai perdagangan Indonesia dan Irak telah mencapai sebesar 83 juta dolar AS untuk Januari-Maret 2011.
Hubungan diplomatik Indonesia-Irak secara resmi dibuka pada 1950 dan pada 1961 kedua negara membuka kedutaan besarnya masing-masing di Jakarta dan Baghdad.(*)
(Tz.M016/T010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
