"Kapal yang tertangkap itu, bukan kepunyaan koperasi Marinir TNI-AL," kata Syafruddin, pemilik kapal itu, kepada sejumlah wartawan di Padang, Jumat (8/7).
Di hadapan sejumlah wartawan itu, ia menegaskan, KM Roganda III membawa BBM dinahkodai Ramli dan ditangkap Dit.Pol.Air Polda Sumbar, pada 26 Juni 2011 di dekat Pulau Torang atau 8 mil dari Kota Padang itu, bukan milik unit koperasi Marinir TNI-AL..
KM Roganda III yang dinahkodai Ramli membawa BBM dari Muara Padang tujuan Kabupaten Kepuluan Mentawai.
"Kami punya dokumen lengkap untuk berlayar, tapi kenapa ditangkap Dit.Pol.Air Polda Sumbar," kata Syafruddin dan menjelaskan, BBM yang dibawa meliputi premium, solar, serta minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauaan itu.
Minyak tanah sebanyak 10 ton, yakni lima ton milik Eka Marianti, 5 ton milik H.Rasydin Syaiful, dan premium 57 drum milik sejumlah oknum aparat keamanan.
Serta 20 drum solar, 17 drum premium juga punya oknum aparat," katanya membeberkan rincian pemilik BBM itu.
Ia mengakui juga, bahwa kapalnya masih dalam status pinjam pakai, karena juga terkait kasus yang sama dan ditangkap Dit.Pol.Air Polda Sumbar.
Komandan Lantamal II Teluk Bayur, Laksaman Pertama TNI, Aswad mengatakan kapal yang ditangkap tersebut bukan unit Koperasi Marinir TNI-AL.
"Berdasarkan hasil penyelidikan, KM Roganda yang ditangkap Dit.Pol Air Polda Sumbar bukanlah milik unit Koperasi Marinir TNI-AL," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya juga telah memerintahkan POM AL untuk menyelidiki jika ada dugaan oknum dari TNI-AL yang terlibat bawa BBM.
"Kita akan menindak jika ada dugaan oknum yang terlibat membawa BBM ke Kabupaten Kepuluan Mentawai," katanya.
Hal sama juga dikatakan Kepala Penerangan Korem Sumbar,Mayor Delfi Deflijun mengatakan, pihak tidak tahu ada keterlibatan oknum dari TNI-AD diduga bawa BBM illegal dengan kapal ke Kabupaten Kepuluan Mentawai.
"Kita belum menerima laporan adanya keterlibatan oknum TNI-AD diduga terlibat bawa BBM illegal," katanya.
Jika ada oknum TNI-AD terlibat, tambah Delfi Deflijun pasti akan diberikan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. "Namun saat ini provost TNI-AD maupun dari Satuan Intel Korem Sumbar untuk mencari tahu kebenaran dugaan oknum yang terlibat," kata Delfi Delijun. (ANT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
