"Mengingat kesibukan Presiden RI di dalam negeri, beliau meminta saya mewakili beliau untuk menghadiri undangan Presiden Sudan Selatan (yang juga merupakan Wapres I Sudan), Salva Kiir Mayardit, pada acara pendeklarasian kemerdekaan Sudan Selatan tanggal 9 Juli 2011," kata Dubes Sujatmiko kepada ANTARA Kairo.
Dubes Sujatmiko yang berkantor di KBRI Khourtoum itu telah berada di Juba sehari menjelang proklamasi negara republik termuda itu.
Dubes menuturkan, delegasi RI bersama para pejabat tinggi setingkat menteri dan para dubes negara-asing asing lainnya dari manca negara disambut meriah oleh para pejabat pemerintah Sudan Selatan setelah turun dari pesawat PBB yang ditumpanginya dari Khartoum, ibu kota Sudan.
Selain menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan, Dubes RI juga direncanakan akan bertemu Presiden Salva Kiir Mayardit untuk menyerahkan salinan surat Presiden RI dalam upaya menjalin hubungan persahabatan kedua negara.
"Kehadiran Indonesia pada acara tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah RI terhadap kemerdekaan bekas daerah otonomi Sudan tersebut yang dihasilkan melalui referendum pada 9-15 Januari 2011," ujarnya.
Diharapkan ke depan akan terjalin kerjasama bilateral yang lebih erat antara RI-Sudan Selatan untuk kepentingan kedua bangsa.
Deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan tersebut merupakan peristiwa historis yang sudah dinanti-nantikan oleh hampir seluruh masyarakat di wilayah yang kaya minyak tersebut.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Khartoum, Muhammad Syafri, menggambarkan suasana hangat penyambutan tersebut.
"Wajah-wajah ceria tampak terlihat di berbagai tempat, bukan saja di Ibu Kota Juba, tetapi juga di berbagai negara bagian lainnya di Sudan Selatan," ujarnya.
Arak-arakan di berbagai tempat juga mewarnai kemeriahan acara tersebut, katanya dan menambahkan, Perempuan, laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, termasuk anak-anak berada di jalan-jalan menyambut persiapan kemerdekaan Sudan Selatan. Mereka menari dan bernyanyi sambil meneriakkan "freedom dan welcome to the Republic of Southern Sudan".
Salah satu pemuda di Sudan Selatan, Joseph Thon, menyampaikan "saya sebagai warga Sudan Selatan merasakan sangat bahagia dan bangga dengan hari yang sudah puluhan tahun ditunggu ini, yaitu hari dimana saya bebas, saya menjadi warga kelas satu, saya tidak akan mendengar suara tembakan dimana-mana seperti tahun 1990-an ketika saya masih kecil."
"Saya yakin kebahagiaan ini dirasakan oleh hampir seluruh warga Sudan Selatan di berbagai wilayah, mereka menari, berjoget, dan berkeliling kota, menyamput perayaan hari kebebasan ini," tambah Joseph dengan mata berbinar-binar.
Seorang perempuan bernama Yar Mabiur juga mengungapkan hal serupa. "saya dan teman-teman saya akan berpesta menyambut acara ini hingga besok pagi, dimana lagu kebangsaan kami akan dikumandangkan untuk yang pertama kalinya," tuturnya.
Juba saat ini juga dipenuhi oleh puluhan ribu warga asing dari berbagai belahan dunia.
Tidak kurang dari 22 Kepala Negara dan lebih dari 20 pejabat setingkat menteri telah menyampaikan kepastian kehadiran mereka pada acara tersebut.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon dan para pemimpin organisasi-organisasi regional dan internasional termasuk Uni Afrika, Liga Arab, dan Uni Eropa juga.
Presiden Sudan El Bashir akan bertolak dari Khartoum ke Juba pada pukul 08.00 waktu setempat.
Pendeklarasian kemerdekaan Sudan Selatan ini akan diadakan di pemakaman John Garang (John Garang`s Mausoleum, di Juba, yang akan dimulai pukul 07.00-14.20.
Acara ini akan diisi dengan parade militer oleh tentara Sudan Selatan (SPLA), proklamasi kemedekaan Sudan Selatan oleh Ketua Parlemen Sudan Selatan, penandatanganan Konstitusi Transisi Sudan Selatan, dan pengambilan sumpah Presiden Salva Kiir Mayardit.
Acara akan diisi juga dengan sambutan dari berbagai perwakilan, termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Presiden El Bashir.
Referendum Sudan Selatan berhasil membawa Sudan Selatan menjadi negara ke-54 di benua hitam Afrika.
Referendum ini dimenangkan secara mutlak oleh pro pemisahan Sudan Selatan dari Sudan dengan perolehan suara mencapai 98,81 persen.
Referendum ini merupakan implementasi dari Perjanjian Damai yang dikenal dengan Comprehensive Peace Agreement atau Naivasha Agreement, yang ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak Sudan Selatan (SPLM) pada 9 Januari 2006.
Indonesia sebagai negara sahabat Sudan tercatat pengamat dalam referendum dan menyambut baik hasil referendum tersebut.
(M043/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
