“Kita akan mencoba melakukan penyelidikan dan penyidikan dari bawah ke atas, pada pelaku usaha atau operator dan regulator tidak menutup kemungkinan,” ucap Helmy kepada wartawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Helmy mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, seperti Kementerian Pertanian hingga Kementerian Perdagangan, untuk memetakan siapa saja yang terlibat, serta bagaimana para sindikat mafia pupuk menjalankan modus mereka.
Baca juga: Polri ungkap sindikat mafia pupuk membuat data fiktif penerima subsidi
“Sasaran kita adalah regulator, operator, sampai dengan pelaku di lapangan,” ucap dia.
Hingga saat ini, Polri telah berhasil menetapkan dua orang oknum pemilik Kios Pupuk Lengkap sebagai tersangka, yakni berinisial AEF dan MD di wilayah Mauk dan Kronjo, Kabupaten Tangerang, terkait penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Kedua tersangka tersebut diduga telah melakukan tindak pidana berupa memalsukan keterangan para petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Terkait dengan kalkulasi kerugian negara, Helmy mengatakan bahwa perhitungan tersebut mengacu pada apa saja yang didapatkan oleh para tersangka berdasarkan barang bukti yang telah diamankan, jumlah alokasi, dan dikalikan dengan jumlah orang-orang fiktif di dalam data palsu milik tersangka.
“Ketemulah angka Rp30 miliar. Ini kan tidak dilakukan baru sekarang, sudah berapa tahun itu,” tutur Helmy.
Satgas Pangan Polri, kata dia, mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya dan menjamin keamanan pangan di Indonesia.
Oleh karena itu, ia berharap agar penindakan terhadap sindikat mafia pupuk dapat mengakibatkan para sindikat lainnya untuk berhenti melakukan perbuatan mereka, serta memberi efek jera bagi para pelaku.
Selain itu, Helmy juga berharap agar ke depannya, para petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi, kemudian produksi pertanian menjadi baik sehingga memberi dampak pada harga dan ketersediaan produk pangan yang stabil.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuat telegram kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur terhadap para pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
“Ada tim kami yang sedang bergerak ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mudah-mudahan fenomena adanya sindikat pupuk bersubsidi ini bisa kita ungkap dengan secepatnya,” kata dia.
Baca juga: Mega Eltra usulkan digitalisasi penyaluran pupuk untuk atasi mafia
Baca juga: Ketua DPR minta pemerintah berantas sindikat mafia pupuk bersubsidi
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
