Hal itu disampaikan Wapres secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah di provinsi tersebut saat memimpin Rapat Sosialisasi MPP dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin.
"Bisa mencontoh pemerintah daerah lain. Bagi yang belum bisa mencari contoh dari daerah yang sudah memiliki (MPP), dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi," kata Wapres seperti dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: Wapres kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan
Wapres mengatakan terdapat satu MPP yang sudah berjalan dengan baik, sehingga dapat dijadikan contoh untuk penyelenggaraan MPP di kabupaten dan kota.
"Jika ada contoh yang bagus, bisa menjadi model. Salah satu yang saya lihat, daerah yang memiliki MPP bagus sekali itu, Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur)," tukasnya.
Saat ini, Pemprov Sulawesi Selatan baru memiliki tiga MPP yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki tiga MPP yang sudah disahkan Kemenpan RB, yang ada di Kota Palopo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Selayar," katanya.
Wapres mengatakan MPP di Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya dialihkan ke ke tingkat kabupaten atau kota, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP.
Wapres juga berharap seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyelenggarakan MPP, dengan pengesahan dari Kemenpan RB, hingga akhir 2023.
Untuk menyelenggarakan MPP, Wapres mengimbau pemkab dan pemkot tidak harus membangun gedung baru; melainkan dapat menggunakan fasilitas pemerintahan yang sudah ada dan mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan digital.
"Kami berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM, untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko," ujarnya.
Baca juga: Wapres dukung penuh mal pelayanan publik di Sulsel
Baca juga: Wapres ingatkan waspadai transmisi lokal Omicron
Baca juga: Wapres: Penataan rumah ibadah sudah ada solusi
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
