"Ada lokasi prioritas yang kita susun setiap tahun di situ. Ada lokasi setiap propinsi di kawasan perbatasan, ada di darat dan ada di laut. Jadi tahun ini kita punya anggaran sekitar Rp5 triliun dari total sektor," katanya di kompleks Istana Wapres di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, dana tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan di perbatasan misalnya untuk perlintas batas, untuk migrasi di perbatasan, untuk air bersih, pembangunan pasar-pasar diperbatasan dengan fokus peningkatan kesejahteraan di pemukiman masyarakat perbatasan.
"Yang kita upgrate itu `human settlement-nya` (pemukiman penduduk). Kalau masyarakat di perbatasan itu merasa sejahtera, bahagia, itu sudah aman perbatasan kita itu. Membuat bahagia, sejahtera itu tugas kita," katanya.
Program tersebut meliputi perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, Perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste hingga Papua dengan Papua Nugini.
Menurut dia, pengerjaan teknis berbagai pembangunan di perbatasan akan dikerjakan oleh kementerian teknis, namun di bawah koordinasi dari BNPP.
Pengelolaan perbatasan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan itu akan mengacu pada desain besar yang dibuat bersama, sinergi berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Desain besar tersebut akan dibuat setiap tahun dengan menggunakan pola musyawarah nasional pembangunan nasional (musrenbangnas).
"Diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan. Tapi ada slot khusus untuk membahas kawasan ini. Jadi di dalam musrenbangnas ada satu hari dengan seluruh gubernur terkait dengan perbatasan dengan kementerian yang ikut berpartisipasi, berperan serta dalam perbatasan itu," katanya.
(M041/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
