"Tugas tim adalah melihat dan mengawasi satu persatu mulai dari percetakan di pabrik hingga distribusi sampai KPU Kabupaten/Kota," kata anggota KPU Abdul Aziz, di Jakarta, Selasa.
Panitia Pengadaan Surat Suara telah membagi pengadaan surat suara menjadi 10 paket untuk 10 zona yang telah ditetapkan. Pemenang lelang berkewajiban memenuhi produksi dan mendistribusikan surat suara di zona yang telah ditentukan sesuai dengan paket yang dimenangkan.
Menurut jadwal yang dibuat KPU, pelaksanaan pekerjaan pengadaan perlengkapan pemilu dimulai pada akhir Januari hingga akhir Februari 2009. Distribusi logistik ke KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan dimulai pada awal Februari hingga awal Maret 2009 dan distribusi ke panitia pemilihan kecamatan (PPK)/panitia pemungutan suara (PPS) yakni mulai awal Maret.
Aziz mengatakan, KPU telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota agar merelokasi kotak dan bilik suara dari kabupaten/kota yang berdekatan dengan ibukota ke wilayah prioritas.
KPU Kabupaten/Kota juga diminta untuk menyerahkan jadwal distribusi logistiknya ke PPK/PPS. KPU sudah menyiapkan rancangan peraturan KPU tentang tata cara distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Peraturan ini mengatur prosedur distribusi dari percetakan sampai ke kabupaten/kota.
Wilayah yang diprioritaskan dalam distribusi logistik tersebut yakni 114 kabupaten/kota yang tersebar di 28 provinsi. Sebanyak 114 kabupaten/kota tersebut didefinisikan sebagai wilayah yang sulit dijangkau sehingga produksi dan distribusi logistik ke daerah-daerah itu harus didahulukan.
"Untuk distribusi ke daerah prioritas kita akan pertimbangkan kalau tidak bisa pakai cara normal dan harus cepat maka kita akan hitung lagi biaya distribusinya," kata Aziz. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
