... kalau tidak hati-hati, maka masalah Papua bisa menjadi `bola liar` dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk mengobrak-abrik keutuhan NKRIJakarta (ANTARA News) - Koordinator Nasional Kaukus Papua di Parlemen Indonesia Paskalis Kossay mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak mencederai Otonomi Khusus Papua karena akan memancing maraknya aksi menentang NKRI.
"Selama ini kami selalu mengingatkan itu. Tetapi sekarang mengingatkan lagi dengan tegas, agar kebijakan Pemerintah Pusat kepada Papua jangan berubah-ubah. Jangan cederai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," katanya tegas kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Paskalis Kossay yang juga Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Komunikasi dan Informatika) menilai sikap Pemerintah Pusat terkesan mendukung pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) jadi dua, benar-benar telah melukai mayoritas orang Papua.
"Ini semakin mencederai UU Otsus, bahwa MRP hanya ada satu. Tetapi, karena kepentingan politik praktis untuk kekuasaan, Pemerintah Pusat sepertinya mau saja `dikibulin` untuk membentuk MRP baru di Provinsi Papua Barat, lepas dari Provinsi Papua," tandasnya.
Paskalis mengatakan itu menanggapi seminar tentang Papua yang digelar di Universitas Oxford Inggris oleh sebuah organisasi bernama `International Lawyers for West Papua` (ILWP).
Paskalis Kossay yang juga mantan Ketua DPD KNPI Provinsi Irian Jaya dan menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, mendesak Pemerintah Pusat menganulir segala bentuk kebijakan mendua selama ini.
"Sekali lagi, dan ini untuk kesekian kali, agar kebijakan Pemerintah (Pusat) kepada Papua jangan berubah-ubah. Sebab, kalau tidak hati-hati, maka masalah Papua bisa menjadi `bola liar` dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk mengobrak-abrik keutuhan NKRI," tegasnya.
Saat ini, menurutnya, perkiraannya ini sudah mulai terbukti, padahal semuanya sesungguhnya dipicu oleh ketidakbecusan Pusat dalam konsistensi menerapkan kebijakan yang mengacu kepada UU Otsus tadi.
"Ternyata kan sekarang mulai terbukti. Ada aksi mendesak referendum dan menolak Pepera di Jayapura. Ada aksi bunuh-bunuhan di beberapa tempat. Ada aksi seminar di London, dan seterusnya diperkirakan akan jadi marak lagi," ujarnya.
(M036)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
