Dalam sebuah pernyataan, EU menyambut baik peningkatan dan normalisasi hubungan antara Chad dan Sudan namun mengingatkan, Chad adalah penandatangan statuta ICC, dan blok Eropa itu menekankan pentingnya melaksanakan resolusi-resolusi PBB, lapor Reuters.
Ketua kebijakan luar negeri EU Catherine Ashton menyatakan prihatin atas kunjungan Bashir pada Minggu dan mendesak Chad "menghormati kewajibannya dalam hukum internasional untuk menangkap dan menyerahkan mereka yang dituntut oleh ICC", kata pernyataan itu.
"Kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang harus dihukum dan penuntutan mereka harus dijamin dengan langkah-langkah baik di tingkat internasional maupun domestik," katanya.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Bashir tahun lalu atas tuduhan mendalangi genosida di Darfur. Perintah itu merupakan kelanjutan dari surat perintah penangkapan sebelumnya pada Maret 2009 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Bashir membantah tuduhan ICC itu dan menyebutnya sebagai persekongkolan Barat.
PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.
Maju-mundur proses perdamaian antara kedua pihak berlangsung sejak 2009.
Pemberontak utama Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.
Pada Februari 2009, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.
Pada Mei 2009, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.
Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun itu.
Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2009 namun pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November 2009 karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, kata penengah PBB dan Uni Afrika.
Kegagalan perundingan telah mengarah pada peningkatan kekerasan di Darfur.
Bentrokan-bentrokan di wilayah itu menewaskan 221 orang pada Juni 2010, sebagian besar akibat pertikaian antara suku-suku Arab yang bersaing, kata misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika (UNAMID).
Pada Mei 2010, hampir 600 orang tewas dalam pertempuran, menurut sebuah dokumen internal UNAMID. (M014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
