"Kita tidak boleh selalu menyalahkan media massa karena seolah-olah 'tebang pilih' yang diundang 'talkshow'."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para menterinya untuk mawas diri guna menanggapi kritik yang menilai pemerintah terlalu lambat menanggapi sejumlah isu atau menjelaskan suatu kebijakan.
Dalam pengantarnya sebelum memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan, pemerintah juga tidak boleh selalu menyalahkan media massa karena seolah-olah hanya memuat kritik dan hujatan tanpa cukup memuat penjelasan pemerintah.
"Saya berpikir barangkali patut kita dengar. Kita tidak boleh selalu menyalahkan media massa karena seolah-olah 'tebang pilih' yang diundang talkshow, dimuat koran-koran, hanya mengkritik dan menghujat pemerintah, tapi tidak cukup mewadahi suara pemerintah," tuturnya.
Presiden menjelaskan, selama Bulan Ramadhan telah bertemu dengan sejumlah kalangan yang selama ini berjarak terdiri atas beberapa tokoh kritis. Tanpa menyebut nama-nama tokoh itu, Presiden mengatakan, mereka menyampaikan penilaian yang terbuka dan obyektif terhadap kinerja pemerintah.
Para tokoh itu, menurut Presiden, melontarkan kritik seraya mengajukan beragam contoh kasus meski ada juga berbagai kemajuan dicapai pemerintah yang mendapatkan apresiasi dari mereka.
"Dalam interaksi itu saya menerima dengan lapang dada. Salah satu kritik, kita dianggap sering kurang gigih dan kurang rajin dalam menjelaskan sebuah kebijakan atau menanggapi sejumlah isu yang berhari-hari, berminggu-minggu, bergulir di media massa, di kalangan publik," tuturnya.
Untuk itu, Presiden pun mengimbau para menteri untuk mawas diri apakah selama ini sudah cukup melakukan penjelasan dan memberikan keterangan guna mengimbangi kritik dalam pemberitaan.
"Mari kita introspeksi apakah kita juga cukup gigih untuk mengimbangi. Akhirnya rakyat setelah mendengar kritik keras, menteri menjelaskan, pejabat teknis tampil, terjadi proses pengendapan dan pemahaman," ujarnya.
Rakyat yang cerdas dan memiliki hati nurani, lanjut Presiden, selanjutnya bisa menilai apabila terjadi interaksi yang cukup antara pemerintah dan media massa.
Namun, Presiden mengemukakan, apabila terdapat kebijakan yang memang keliru, maka pemerintah tentu harus berbesar hati mengakui dan melakukan perbaikan.
(T.D013*P008/A011)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
