"Perlu dibentuk rencana tindak sebagai kelanjutan executive meeting (Pertemuan antarpimpinan lembaga) untuk menyelaraskan program antar K/L agar proses perizinan dan pengawasan PLTN dapat berjalan dengan baik," kata Pelaksana tugas Kepala Bapeten Sugeng Sumbarjo dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Sugeng menuturkan diperlukan rencana tindak bersama dari setiap kementerian/lembaga yang terlibat untuk menyusun kebijakan dan strategi nasional peningkatan dan penguatan infrastruktur pengawasan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
Ia mengatakan beberapa rencana tindak yang direncanakan adalah forum regulasi untuk membahas isu tata ruang (darat dan laut); isu Sertifikat Laik Bangunan; isu kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); serta isu otorisasi pusat dan daerah.
Baca juga: Peneliti: Perlu komitmen pemerintah bangun PLTN dukung bebas emisi
Baca juga: BRIN gandeng PT ThorCon Power Indonesia kembangkan prototipe PLTN
Diskusi awal bersama K/L terkait untuk bertukar informasi antar K/L mengenai pengawasan PLTN di Indonesia, dan memastikan pemerintah siap untuk menyelenggarakan pengawasan PLTN di Tanah Air.
Berbagai perwakilan K/L yang terlibat dan mengikuti executive meeting tersebut antara lain Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berbagi pengetahuan awal di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan PLTN akan memberikan masukan untuk bahan penyusunan dan penyempurnaan peta jalan dan program strategis pengawasan PLTN.
Menurut Sugeng, program PLTN merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan, persiapan, dan investasi yang cermat terhadap waktu dan sumber daya manusia. Program PLTN juga memiliki persyaratan keselamatan, keamanan dan garda-aman terkait dengan penggunaan bahan nuklir.
Untuk itu, Bapeten sebagai badan pengawas pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, perlu menyiapkan strategi dan infrastruktur dalam rangka pengawasan PLTN, dan bersinergi dengan K/L terkait sehingga nantinya Indonesia sudah siap jika ingin membangun PLTN.*
Baca juga: Presidensi G20 jadi momentum mewujudkan PLTN di Indonesia
Baca juga: Pengamat: Pembentukan tim persiapan PLTN tepat dan strategis
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
