Jakarta (ANTARA) -
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mendukung usulan terhadap Dr. dr. Soeharto, dokter pribadi Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta, mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

"Dari Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan), secara khusus memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya untuk memperjuangkan dr. Soeharto sebagai pahlawan nasional kita. Keteladanan beliau luar biasa, yang selama ini banyak tidak terungkap; karena beliau memang sosok yang rendah hati, sosok yang dipercaya oleh Bung Karno menjadi dokter pribadi, pengawal, utusan khusus hingga menjalankan berbagai jabatan strategis," kata Hasto dalam Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa.

Hasto menilai dr. Soeharto bukan hanya sebagai dokter keluarga Bung Karno, melainkan juga tokoh pejuang kemerdekaan, seorang negarawan dan pemimpin.

"(Beliau) Teman diskusi dan sering menjalankan tugas-tugas rahasia dari Bung Karno. Kepeloporan dalam perjuangan kemerdekaan tidak perlu diragukan lagi sejak Jong Java, Jong Ambon, kemudian keterlibatan sebagai pelaku sejarah di Indonesia Club, ikut Sumpah Pemuda; kemudian pascakemerdekaan ketika Maklumat Nomor X dicanangkan. Beliau juga aktif membangunkan kembali Partai Nasional Indonesia," cerita Hasto yang juga Pengarah Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan tersebut.

Saat detik-detik proklamasi pun, lanjutnya, dr. Soeharto juga berperan membantu pemulihan kesehatan Bung Karno akibat malaria.

"Beliau juga terlibat di dalam konsolidasi negara, termasuk mengatur pertemuan-pertemuan dengan tokoh bangsa seperti Tan Malaka dan berbagai tokoh lainnya, yang menjadi daya semangat bagi Bung Karno dalam menghadapi situasi sulit yang tidak mudah, serta menjadi utusan khusus bertemu dengan sosok yang sangat penting dalam seluruh perjuangan Bung Karno," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan rekam jejak sejarah, dr. Soeharto pun turut bertindak sebagai diplomat dengan memahami isu dan kemampuan komunikasi.

"Kemampuan menggalang ketika Jakarta dalam situasi gawat akibat kedatangan pasukan sekutu diboncengi dengan tentara Belanda, dia melakukan komunikasi-komunikasi politik yang sangat baik dengan pimpinan panglima sekutu, terutama yang berasal dari India," tutur politikus asal Yogyakarta itu.

Dia juga mengungkapkan dr. Soeharto merupakan saksi kunci dalam merancang kemerdekaan Indonesia. Itu membuktikan bahwa dr. Soeharto adalah pejuang dan berani menghadapi situasi tidak mudah.

"Di sini dokter Soeharto menjadi saksi penting terhadap sikap Bung Karno, yang selalu menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menegaskan pentingnya menggunakan kekuatan Jepang di dalam menghadapi Belanda yang mendompleng Sekutu tersebut," katanya.

Keterlibatan langsung dr. Soeharto dalam detik-detik proklamasi juga merupakan sikap yang harus dipertimbangkan dalam memberikan gelar pahlawan nasional. Dokter tersebut juga mengoreksi bagaimana kaum muda progresif, yang sejak awal mengecam Bung Karno dan Bung Hatta atas sikap lunaknya terhadap Jepang, serta mendorong Indonesia merdeka.

"Sejak awal dia sudah menegaskan pandangannya bahwa kolaborasi dengan Jepang itu memang sebagai suatu strategi, juga sebagai bagian dari taktik di dalam upaya mendapatkan kemerdekaan Indonesia, agar proses transisi kekuasaan dari Jepang berjalan lancar. Sikap Bung Karno ini terbukti dengan adanya bantuan persenjataan dari para pimpinan militer Jepang yang begitu penting dalam perang kemerdekaan," ujar Hasto.

Turut mengikuti Seminar tersebut antara lain mantan anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial Murhardjani, Guru Besar dan mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. (Em) Drs. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Djoko Suryo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022