Realisasi belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun tersebut merupakan 4,7 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Dari sisi belanja memang dibandingkan penyerapan tahun lalu atau jumlahnya lebih kecil karena tahun lalu kita melakukan belanja pada awal tahun yang sangat besar,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat Rp72,2 triliun yang turun 24 persen dari periode sama tahun lalu Rp95,1 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp54,9 triliun atau naik 7,5 persen dari Rp51,1 triliun pada Januari 2021.
Baca juga: Kemenperin dorong instansi pemerintah belanja produk dalam negeri
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp21,8 triliun yang turun hingga 54,9 persen dari Rp48,4 triliun pada Januari 2021 dan belanja non K/L Rp50,4 triliun yang naik 8,1 persen dari Rp46,6 triliun pada periode sama tahun lalu.
Secara rinci, realisasi belanja barang mencapai Rp3,3 triliun yang relatif sama dengan kinerja 2021 yaitu Rp3,5 triliun didukung oleh realisasi belanja operasional.
Realisasi belanja barang per akun meliputi belanja operasional/non operasional Rp1,8 triliun, pemeliharaan Rp0,4 triliun, perjalanan dinas Rp0,4 triliun dan diserahkan ke masyarakat atau pemda Rp0,1 triliun.
Untuk perjalanan dinas Rp0,4 triliun naik dari Rp0,2 triliun pada Januari 2021 karena pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sejak awal tahun secara terbatas.
“Terjadi kenaikan 69 persen karena Januari tahun ini situasi COVID-19 relatif sangat rendah sehingga banyak K/L yang melakukan perjalanan dinas dibanding Januari 2021 yang waktu itu sesudah Natal dan Tahun Baru COVID-19 naik,” jelasnya.
Kemudian kinerja belanja barang jika dilihat per K/L meliputi Kementerian Pertahanan Rp0,8 triliun atau naik 54,8 persen dari Januari 2021 Rp0,5 triliun dan Polri Rp0,63 triliun atau naik 3,4 persen dari Rp0,61 triliun.
Baca juga: LKPP: Belanja pemerintah Rp1.200 triliun bisa jadi peluang pasar UMKM
Kemendikbud Rp0,06 triliun atau naik 20,6 persen dari Rp0,05 triliun pada Januari tahun lalu serta Kementerian Keuangan Rp0,2 triliun yang naik hingga 96,9 persen dari Rp0,09 triliun.
“Ini naik karena untuk pelayanan perkantoran, publik dari sisi keamanan,” ujarnya.
Selanjutnya untuk belanja modal terealisasi Rp2,4 triliun atau lebih rendah dibanding Januari 2021 yang sebesar Rp11,9 triliun karena saat itu ada realisasi pembayaran atas pekerjaan fisik yang selesai pada 2020 di Kementerian PUPR.
Realisasi belanja modal per akun meliputi peralatan dan mesin Rp1,2 triliun, gedung dan bangunan Rp0,1 triliun, jalan dan irigasi serta jaringan Rp1 triliun.
Jika kinerja belanja modal dilihat per K/L maka meliputi Kementerian PUPR Rp0,9 triliun, Polri Rp0,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp0,4 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp0,1 triliun.
Pembayaran subsidi juga termasuk dalam belanja negara yakni realisasinya Rp10,2 triliun yang jauh lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun serta pembayaran subsidi non energi seperti subsidi pupuk dan subsidi suku bunga KUR.
Terakhir yakni TKDD meliputi Transfer ke Daerah Rp54,6 triliun yang tumbuh 8,4 persen dibanding Januari 2021 Rp50,3 triliun dan Dana Desa Rp0,3 triliun yang turun 54,7 persen dari Rp0,8 triliun.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
