Demikian penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-66 di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.
"Sejak awal, Pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini," katanya.
Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Kemudian, pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan.
"Dari tahun ke tahun, program-program Pro-Rakyat atau program untuk rakyat miskin terus kita gulirkan, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas," katanya.
Dua pendekatan tersebut, timbul, kata Presiden RI, karena selama ini pemerintah menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan yakni sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali.
Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, lanjut Kepala Negara, maka pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan kerja (pro-job) dan pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor).
"Sejak 2009 yang lalu kita tambahkan pilar yang keempat, yaitu pro-lingkungan (pro-environment). Pilar ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang kita jalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi anak-cucu kita," katanya.
Empat klaster
Terkait dengan program bantuan untuk rakyat miskin tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, hingga saat ini, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster.
Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.
Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Klaster keempat yang akan mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.
(E008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
