"Tepat dan positif, karena ketahanan pangan bagi masyarakat merupakan kebutuhan primer yang harus selalu dipenuhi, barulah kebutuhan lain dalam upaya mempertahankan kehidupan di muka bumi ini," katanya di Kupang, Rabu, menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dalam sidang paripurna itu Presiden menyatakan, anggaran itu antara lain untuk program surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang.
"Melalui program strategis itu kita berikan perhatian kepada segenap elemen masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas serta penghasilan dan kesejahteraan mereka," kata Presiden.
Pada 2012, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp675 miliar atau setara 192,8 ribu ton.
Dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang ini menyinggung anggaran untuk sektor pertanian secara keseluruhan Presiden mengungkapkan, pada 2012 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp17,8 trilun.
"Anggaran ini terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu pertanian dalam arti luas," katanya.
Sedangkan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, pemerintah akan melanjutkan program pemberian beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin.
Ia mengatakan alokasi anggaran sebesar itu akan menjadi efektif dan berguna jika diikuti dengan pemantauan terhadap harga-harga komoditas pangan dalam beberapa bulan kedepan agar kenaikan harga tidak wajar yang bisa menyulitkan ekonomi masyarakat dapat segera diketahui.
Karena menurut Leta Levis pada tingkat regional pemerintah harus mengidentifikasi daerah-daerah yang memproduksi beras tidak gagal.
"Itu juga salah satu upaya dalam negeri bagaimana menghadapi kenaikan pangan ini terus terjadi. Program stabilisasi juga dilakukan, kita lihat nanti mana komoditas yang bulan-bulan ke depan kenaikannya tidak wajar," jelasnya.
Pemerintah, Leta Levis juga perlu menyiapkan beberapa kebijakan seperti inisiatif fiskal, operasi pasar, maupun melalui mekanisme ekspor dan impor apabila lonjakan harga pangan terus terjadi sehingga harga di tingkat masyarakat masih bisa terjangkau.
Hal itu diperlukan, dunia usaha untuk membantu masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau bina lingkungan. (ANT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
