Pemprov Sulteng dukung pemetaan hutan dan lahan lewat Mapbiomas

Pemprov Sulawesi Tengah mendukung LSM Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) Sulteng yang berkolaborasi dengan Yayasan Auriga Nusantara dalam rangka pemetaan tutupan hutan dan lahan berbasis digital yang dinamai Mapbiomas Indonesia.

 

"Mapbiomas Indonesia sebagai platform data monitoring sebagai karya anak bangsa dengan sejumlah manfaat, antara lain sebagai basis data untuk perencanaan pembangunan ekologi berkelanjutan," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng Datupamusu Tombolotutu saat menghadiri peluncuran Mapbiomas menyangkut tutupan hutan dan lahan berlangsung di Palu, Kamis.
 

Ia menjelaskan, inovasi dilakukan kolaborasi dua LSM ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan hutan dan lahan, sekaligus dapat berguna dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
 

Yang mana, koleksi 1.0 Mapbiomas Indonesia meliputi tutupan hutan dan lahan tahun 2.000 sampai 2019. Koleksi ini merupakan hasil kerja mereka selama dua tahun sejak pertama belajar pada Mapbiomas Brazil, diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) pemetaan sekaligus penggunaan perangkat digital.

 

"Sejumlah perusahaan besar turut melakukan kegiatan eksploitasi hutan yang mendapat izin dari pemerintah saat itu. Saat ini, baru kita rasakan dampak dari kegiatan tersebut terjadi perubahan iklim hingga mempengaruhi curah hujan," ujar Datupamusu.

Baca juga: Walhi Sulsel tiada henti kampanyekan penyelamatan hutan

 

Di kesempatan yang sama, Bupati Sigi Moh Irwan mengemukakan, akhir-akhir ini tutupan lahan di kabupaten itu diperkirakan tinggal 60 persen. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melakukan intervensi ekologi skala kecil melalui Program Sigi Hijau.
 

Program tersebut, katanya, menanam 5.000 hingga 10.000 bibit pohon per desa di 177 desa di kabupaten tersebut, termasuk mendorong penanaman 1 juta bibit bambu di bantaran sungai. 
 

"Dari program kecil yang kami dorong ini, kiranya bisa diterapkan pada skala besar, misalnya di tingkat Pemprov untuk menjaga kondisi hutan yang manfaatnya sangat besar, salah satunya mengurangi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi," tutur Irwan.
 

Dari riset yang dilakukan Yayasan KOMIU Sulteng dan Yayasan Auriga Nusantara, secara garis besar hutan di provinsi itu sejak tahun 2.000 tercatat seluas 4.609.734 hektare dan pada 2019 kondisi hutan berubah menjadi 4.312.555 hektare, selama kurun waktu 19 tahun, terjadi penyusutan tutupan hutan kurang lebih 297.179 hektare.

Baca juga: Upaya tiada henti sejahterakan warga di sekitar hutan Sulawesi Tengah