Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
Presiden Jokowi minta penghentian perang
Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resminya @jokowi menyerukan penghentian perang di Ukraina.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," demikian Presiden Jokowi mencuit pada pukul 18.15 WIB, Kamis (24/2).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Jokowi luncurkan mesin bor terowongan MRT Jakarta Fase 2A
Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan pengoperasian mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) untuk pembangunan transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2A di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis (24/2).
"Penyediaan transportasi yang modern, yang nyaman dan terintegrasi harus terus dilanjutkan, khususnya untuk DKI Jakarta," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Selengkapnya baca di sini.
Anggota DPR nilai Menteri Agama tidak tepat pilih perumpamaan
Anggota DPR RI Achmad menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat memilih perumpamaan kata yang membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing.
"Banyak perumpamaan lain yang mesti digunakan selain gonggongan hewan. Jadi apapun alasannya, itu tidak sangat tidak pantas dikeluarkan di tempat umum apa lagi membandingkan dengan suara azan," kata Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/2).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Sulteng dan Sulut
Presiden Joko Widodo bertolak menuju pulau Sulawesi untuk melakukan kunjungan kerja di provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
"Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kunjungan kerja pada Kamis," demikian disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dalam rilis tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/2).
Selengkapnya baca di sini.
MPR: Usulan penundaan Pemilu 2024 rusak konstitusi negara
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai usulan penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah mengganggu iklim demokrasi merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia.
Menurut dia, perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 akan berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
