Selain peluang membuka lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga digadang-gadang bisa memberikan kesempatan bagi upaya membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai belahan dunia.
UMKM memang menjadi fokus tersendiri sebab peran dan kontribusi UMKM yang selama ini dianggap signifikan bagi perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Maka momentum presidensi G20 sudah selayaknya memberikan porsi khusus kepada para pelaku UMKM untuk menggarap peluang go global.
Untuk itu, berbagai upaya terutama kolaborasi diperlukan sebagai upaya mendorong UMKM terkonsolidasi pada titik ekonomi yang paling menguntungkan.
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.
Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fesyen, kuliner, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan peternakan agar bisa menjadi prioritas ekspor.
Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau.
Menurut dia, pandemi COVID-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses pemulihan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Data dari World Economic Forum 2020 menunjukkan transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10,1 triliun dolar AS dan 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Maka ini diharapkan dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi UMKM termasuk milenial.
Sementara Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karena itu perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. Ia menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan fokus BNI saat ini.
Yessi mengatakan perlunya kolaborasi antar instansi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. UMKM Indonesia juga disebutnya memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragam kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari institusi.
Produk Halal
Sementara itu Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia, dan China.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, saat ini pemerintah dan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”.
Saat ini 99 persen UMKM memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9 persen UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14 persen UMKM memiliki kemampuan menembus pasar ekspor.
Dengan belanja konsumen sebesar 184 miliar dolar AS pada 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia.
State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, terdapat 8 miliar dolar AS ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh pemerintah mencapai 10 miliar dolar AS. Selain itu terdapat investasi sebesar 5 miliar dolar AS dalam sektor halal Indonesia, ini menunjukkan Indonesia adalah pasar yang sangat besar.
Dia juga menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi semua pihak yang peduli akan kemajuan UMKM.
Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurut dia, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor.
Dia membandingkan dengan Singapura yang mampu meraup pendapatan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.
Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk “hand carry”. Ia menegaskan bahwa cita-cita bersama penggiat UMKM adalah menginginkan agar ekspor UMKM tidak hanya dalam bentuk “hand carry” tetapi dengan bentuk B2B.
Amelia menambahkan, data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, bahwa ecommerce B2B mengalami kenaikan mencapai 6 kali lipat dibandingkan dengan B2C.
Tumbuh Positif
Sementara itu Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di Q3-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di Q4, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang menjadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2 persen.
Eddy mengatakan, pada 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terealisasi sebesar Rp 83,19 triliun.
Sementara untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun dimana Rp174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM.
Menurut dia, para pelaku UMKM adalah “critical engine” bagi perekonomian mengingat kontribusi kepada PDB telah mencapai 60,51 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92 persen.
Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional. Dan sumbangsih terhadap ekspor nonmigas nasional telah mencapai 15,65 persen.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan.
Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. Saat ini sudah terdaftar 150.339 produk, maka ditargetkan hingga Maret 2022 ada 200 ribu dan akhir tahun 2 juta produk.
Ke depan, UMKM diharapkan benar-benar mampu memanfaatkan momentum G20 sepanjang tahun ini untuk menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi nasional hingga go global.
Baca juga: Perhelatan G20, LPEI bawa UKM peserta program rintisan eksportir baru
Baca juga: Kadin dorong UMKM dukung transisi energi dalam pertemuan Business 20
Baca juga: Indonesia tonjolkan keragaman budaya dan UMKM pada Presidensi G20
Baca juga: G20 diharapkan dorong kolaborasi untuk digitalisasi UMKM
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
