Perindo soroti usulan Cak Imin agar pemilu ditunda

Jakarta (ANTARA) -

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda hingga 1-2 tahun lagi.

Rofiq dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai Pemilu 2024 tidak bisa ditunda, karena dalam pertemuan partai politik non-parlemen dengan Presiden Joko Widodo, Kepala Negara menyampaikan tidak tertarik untuk memperpanjang jabatan hingga 3 periode.

"Statement Cak Imin ini menjadi tidak mungkin terjadi, karena saat presiden bertemu partai non-parlemen, waktu itu saya ikut hadir langsung dan mendengar statement presiden tegas menyatakan sama sekali tidak tertarik memperpanjang atau menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode," katanya.

Menurut dia Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol koalisi non-parlemen di Istana Kepresidenen pada Rabu 1 September 2021 lalu.

Menurut Rofiq sikap Presiden Jokowi menolak untuk menambah masa jabatan menjadi 3 periode tentu bijaksana.

Baca juga: PAN setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur

Baca juga: Akademisi: Usulan penundaan Pemilu 2024 manuver konsolidasi kekuasaan

Sikap Presiden Joko Widodo itu kata dia sekaligus sebuah bentuk memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024.

"Saya rasa ketegasan Pak Jokowi untuk menolak penambahan periodesasi dan masa jabatan adalah sangat bijaksana. Beliau tidak mau memberi contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Ini menunjukkan presiden adalah demokrat sejati," ujar Rofiq.

Sebelumnya, menurut dia pada 23 Februari 2022 Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Cak Imin mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin usulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun

Lebih lanjut ketika itu, Muhaimin Iskandar menyampaikan tujuan penundaan satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi.